Jurnal Indonesia — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, mendesak pemerintah untuk menaikkan indeks bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Purnamasidi berpendapat bahwa besaran bantuan PIP saat ini masih belum memadai, terutama bagi keluarga prasejahtera.

“Jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi alasan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Purnamasidi kepada wartawan pada Jumat (11/9/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan rata-rata biaya pendidikan peserta didik per tahun mencapai sekitar Rp 4,56 juta untuk jenjang SD, Rp 7,34 juta untuk SMP, dan Rp 10,19 juta untuk SMA/SMK. Bantuan PIP yang ada saat ini hanya mampu menutupi sebagian kecil dari biaya tersebut.

Purnamasidi menekankan bahwa peningkatan manfaat PIP merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi setiap anak. Ia menilai penyesuaian nilai manfaat PIP adalah langkah penting untuk meringankan beban keluarga penerima.

“Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan wujud tanggung jawab negara. Apalagi amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto, memaparkan total anggaran Perlindungan Sosial (Pelinsos) untuk tahun 2027. Anggaran tersebut mencapai Rp 549,9 triliun.

Anggaran Pelinsos ini digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan untuk pemenuhan layanan pendidikan. Anggaran Pelinsos 2027 mengalami kenaikan sekitar 8,2% dari Rp 508,2 triliun pada tahun sebelumnya.

“Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (kredit usaha rakyat),” jelas Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang dikutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8).

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah termasuk dalam bantuan sosial di bidang pemenuhan layanan pendidikan. Target penerima PIP pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 22,1 juta siswa, sementara KIP Kuliah ditujukan bagi 1,1 juta siswa.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan data akurat yang diambil dari Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi 2026 saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Itu menjadi rebasing (pembaruan) untuk PDB (produk domestik bruto) ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi, ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi, pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian,” tandas Airlangga.