Jurnal Indonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan usulan penambahan Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahun anggaran 2026 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana khusus yang siap digunakan dalam penanganan kebencanaan ini diusulkan sebesar Rp 5,67 triliun.

Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, menjelaskan bahwa usulan penambahan alokasi dana operasional ini sangat krusial. Hal tersebut mengingat karakteristik bencana yang seringkali tidak dapat diprediksi secara pasti dalam perencanaan anggaran reguler.

“Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan DSP kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp 5.676.326.378.193 (Rp 5,67 triliun),” ujar Rustian dalam konferensi pers pada Selasa (8/9/2026).

Anggaran BNPB untuk tahun 2026 sendiri tercatat sebesar Rp 1.055.134.253.000 (Rp 1 triliun). Anggaran ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Rp 490.962.057.000 dan Rp 564.171.296.000.

Selain itu, BNPB juga mendapatkan mandat kegiatan dukungan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehap-rekon) untuk membangun rumah rusak secara mandiri senilai Rp 26.886.951.000 (Rp 26 miliar). Dengan demikian, total anggaran BNPB untuk tahun 2026 mencapai Rp 1.082.021.204.000 (Rp 1,082 triliun).

Sebelumnya, BNPB telah menerima Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahun 2026 sebesar Rp 4.626.112.811.000 (Rp 4,62 triliun) yang diperuntukkan bagi penanggulangan tanggap darurat di lapangan.

Rustian memaparkan bahwa total anggaran penanganan bencana BNPB dari periode 2022 hingga 2027 diperkirakan mencapai Rp 4-5 triliun per tahun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

  • Tahun 2025: Rp 4,91 triliun
  • Tahun 2024: Rp 5,13 triliun
  • Tahun 2023: Rp 5,48 triliun
  • Tahun 2022: Rp 5,46 triliun

Untuk kegiatan pada tahun 2027, anggaran yang telah disetujui adalah sebesar Rp 1.003.070.317.000 (Rp 1 triliun). BNPB juga akan menerima anggaran kegiatan pendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), senilai Rp 126.246.492.000 (Rp 126 miliar).

“Sehingga total anggaran tahun 2027 senilai Rp 1.129.316.809.000 (Rp 1,12 triliun),” pungkas Rustian.