Jurnal Indonesia — JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyederhanakan penyampaian informasi terkait bencana alam kepada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama BMKG dan Basarnas yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa (8/9/2026).

Boyman menilai fungsi dan tugas BMKG belum berjalan maksimal. Ia menyoroti pentingnya BMKG bersinergi dengan lembaga lain dalam penanganan kebencanaan. Sebagai contoh, dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BMKG seharusnya dapat memberikan informasi yang lebih spesifik untuk mendukung upaya mitigasi.

“Jadi jangan hanya menyampaikan misalkan pada bulan ini ntar musim panas atau kalau bulan segini nanti musim hujan, maksud saya antisipasinya tidak ada,” ujar Boyman. Ia menekankan perlunya informasi yang lebih tepat sasaran mengenai daerah yang berpotensi terkena bencana.

Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini secara khusus meminta BMKG untuk menghindari penggunaan bahasa teknis atau ‘bahasa komputer’ yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. “Saya minta juga agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak usah menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang diprint dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Boyman meminta agar informasi yang disampaikan BMKG tidak hanya berupa peringatan, tetapi juga harus mencakup lokasi yang tepat, langkah-langkah tindakan yang perlu diambil oleh masyarakat dan lembaga terkait, serta potensi dampak dari bencana tersebut. “Jadi jangan informasi saja, jadi harus jelas tepat lokasinya kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan kemudian akibat yang ditimbulkan dari bencana itu. Jadi kita belum dapat yang sifatnya yang komplit gitu,” ungkapnya.