Jurnal Indonesia — Penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjadi kunci utama dalam upaya mengendalikan inflasi di Indonesia. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini inflasi di tingkat daerah sangat penting agar pemerintah dapat merespons tekanan harga secara cepat, sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Agustus 2026 sebesar 0,21% secara bulanan dan 3,19% secara tahunan. Inflasi secara tahun kalender Januari-Agustus 2026 mencapai 1,86%. Kelompok pangan bergejolak atau volatile food mengalami inflasi bulanan 0,88% dan tahunan 4,06% pada Agustus, terutama dipicu oleh kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% hingga 1%.

Untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap harga pangan, BI terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat dan daerah. Dari sisi intervensi pangan, pemerintah memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Hingga 7 September 2026, realisasi penjualan beras SPHP mencapai 758 ribu ton atau 91,55% dari alokasi 828 ribu ton. Pemerintah juga memutuskan menambah alokasi SPHP beras medium sebanyak satu juta ton untuk Oktober-Desember 2026 guna menjaga keberlanjutan penyaluran beras dengan harga terjangkau hingga akhir tahun.

Selain SPHP, pemerintah juga menjalankan bantuan pangan beras. Untuk alokasi Juli-September 2026, sebanyak 997,2 ribu ton beras disiapkan bagi 33,24 juta penerima dengan jatah masing-masing 10 kilogram per bulan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini inflasi daerah. Hal ini agar pemerintah dapat merespons tekanan harga lebih cepat, sehingga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Mitigasi perlu disesuaikan dengan karakter risiko setiap wilayah, terutama daerah yang menghadapi kekeringan dan bencana yang berpotensi mengganggu produksi maupun distribusi pangan.

“Segera memastikan pasokan pangan terutama di daerah yang rawan bencana, rawan kekeringan. Jadi harus ada intervensi realokasi anggaran untuk mencegah terjadinya inflasi pangan dan gangguan distribusi,” kata Bhima, Jumat (11/9/2026). Menurutnya, kekeringan akibat El Nino berpotensi mengganggu basis produksi pangan, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat mempengaruhi distribusi, terutama di luar Pulau Jawa. Ia menilai respons pemerintah perlu ditopang mekanisme yang mampu mendeteksi lebih dini perubahan kondisi di tingkat lokal.

Bhima menambahkan, penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu disertai kemampuan mengarahkan intervensi secara cepat ke wilayah yang menghadapi gangguan produksi maupun distribusi. Kementerian Kehutanan mencatat per 9 September 2026, terdapat 395 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, turun dua titik dibandingkan sehari sebelumnya. Perhatian operasi terutama diarahkan ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Dampak inflasi tidak berhenti pada kenaikan harga. Peningkatan pengeluaran untuk pangan dan energi dapat mengubah pola konsumsi rumah tangga. Kelompok masyarakat menengah dan miskin menjadi lebih rentan karena peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan primer dapat berpotensi membuat rumah tangga mengurangi belanja barang yang tidak esensial. “Barang-barang kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, itu akan berkurang,” kata Bhima.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, pemerintah dan BI perlu memastikan ketersediaan barang memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencegah hambatan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga. “Langkah pemerintah dan BI fokus untuk menjaga supply barang agar bisa memenuhi permintaan dari masyarakat. Kedua, distribusi barang harus lancar,” kata Esther di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Dari sisi pangan, Esther menilai pemerintah daerah (pemda) perlu memantau ketersediaan komoditas utama seperti beras, daging ayam ras, dan cabai agar stok tetap aman. Intervensi melalui pasar murah maupun subsidi distribusi juga dapat dilakukan ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Perlindungan sosial perlu menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang paling terdampak.

Esther menilai BI perlu tetap menjaga stabilitas harga dengan mempertimbangkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. “Terkait kebijakan moneter, Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga acuan untuk menstabilkan harga tanpa mematikan pertumbuhan,” ucap dia. Menurutnya, penguatan langkah tersebut diperlukan karena pangan masih menjadi salah satu sumber risiko inflasi hingga akhir tahun akibat kombinasi kondisi cuaca dan peningkatan permintaan secara musiman.

Inflasi Energi

Selain pangan, Bhima menyoroti tekanan inflasi dari sektor energi setelah harga minyak mentah dunia kembali berada di atas US$100 per barel. Harga minyak mentah Brent pada Jumat (11/9/2026) berada di sekitar US$105 per barel. Meski turun 1,5% pada perdagangan saat itu, Brent masih menuju kenaikan mingguan lebih dari 10% di tengah kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global.

Bhima menilai, tekanan energi tersebut perlu dijawab tidak hanya melalui langkah jangka pendek, tetapi juga dengan mempercepat transisi energi. Hal ini agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. “Harus mempercepat transisi energi, sehingga masyarakat punya pilihan beralih apakah ke transportasi publik yang lebih murah, atau masyarakat juga bisa mengembangkan energi panel surya, sehingga tidak bergantung pada naik-turunnya harga minyak mentah,” ungkap dia.

Dengan demikian, Bhima berpendapat penguatan peringatan dini inflasi dan respons anggaran di tingkat daerah, disertai mitigasi risiko bencana serta percepatan transisi energi, diperlukan untuk membatasi tekanan terhadap daya beli dan menjaga keberlanjutan konsumsi masyarakat. Pemerintah telah memperkuat langkah antisipasi menghadapi El Nino dan dampak bencana terhadap aktivitas ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan langkah tersebut antara lain dilakukan melalui keberlanjutan program bantuan pangan serta pemantauan dampak bencana terhadap aktivitas masyarakat dan sektor logistik. Terkait pengendalian inflasi daerah, pemerintah bersama BI menjalankan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI melalui TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi perlindungan daya beli, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk bantuan beras kepada 33,2 juta keluarga miskin atau kurang mampu pada triwulan IV-2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat.