Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sesuai arahan Presiden, sangat bergantung pada kontribusi pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh kebijakan strategis dan ekosistem pembangunan yang kondusif adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bima menjelaskan bahwa visi menjadi negara maju tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif dari daerah. “Pertumbuhan ekonomi nasional itu enggak mungkin tercapai targetnya tanpa kontribusi dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan tidak mungkin ekonomi daerah itu berkembang ketika kepala daerahnya enggak paham bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam Tahun 2026 di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau. Ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam kepala daerah terhadap berbagai indikator pembangunan, mulai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk membimbing Pemda dalam memahami dan menerjemahkan indikator-indikator tersebut menjadi kebijakan konkret yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bima mengingatkan para kepala daerah untuk tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah (government spending) sebagai satu-satunya penggerak ekonomi.

Ia mendorong Pemda untuk membangun ekosistem ekonomi yang utuh dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup penguatan produksi lokal, proses hilirisasi, penciptaan lapangan kerja baru, hingga penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi. Langkah-langkah ini dinilai krusial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi angka makro, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga memberikan sejumlah catatan penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Batam. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat harus diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur esensial. Ini termasuk penyediaan air bersih yang memadai, pengembangan transportasi publik yang efisien, penanganan kemacetan lalu lintas, serta pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

Menanggapi tingginya arus migrasi penduduk ke Batam, Bima mendorong Pemda untuk mengoptimalkan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan kota yang dinamis sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif dan tidak menimbulkan diskriminasi. Di tengah pesatnya pembangunan fisik dan modernisasi kota, Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas kebudayaan lokal.

Ia menegaskan bahwa kemajuan infrastruktur harus berjalan selaras dengan pelestarian nilai budaya dan sejarah agar Batam tetap memiliki karakter yang kuat. “Batam punya modal untuk membangun identitas itu dengan kultur yang ada. Jangan sampai luntur Pak. Jangan sampai telat,” tandas Bima.

Bima berharap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terus diperkuat untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model pembelajaran bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.