Jurnal Indonesia — Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendukung penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap). Pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana.

Selain mendorong penggunaan DSP, Tito juga mengusulkan penyesuaian nilai bantuan stimulan pembangunan rumah. Menurutnya, besaran bantuan BNPB saat ini sebesar Rp60 juta per unit perlu ditinjau kembali karena perhitungan ideal menunjukkan kebutuhan sebesar Rp80 juta per unit.

Skema Pembangunan Huntap

Tito menjelaskan skema pembangunan huntap terbagi tiga: in situ, eksitu mandiri, dan eksitu kompleks komunal. Untuk in situ, rumah dibangun kembali di lokasi semula apabila kondisi tanah dinilai aman dan pembangunannya dilakukan oleh BNPB.

Skema eksitu mandiri dilaksanakan oleh warga yang membangun secara mandiri di lahan lain yang dimiliki karena lokasi lama tidak aman. Pelaksanaan skema ini mendapat dukungan anggaran dan pengawasan dari BNPB.

Skema eksitu kompleks komunal dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau pihak terkait lainnya. Dalam skema ini pemerintah daerah menyiapkan lahan dan akses pendukung, sedangkan pembangunan kawasan permukiman ditangani oleh Kementerian PKP.

Alokasi Anggaran dan Mekanisme DSP

Tito menyampaikan anggaran untuk pembangunan huntap komunal telah dialokasikan dan mulai direalisasikan tahun ini. Sementara untuk huntap in situ dan eksitu mandiri yang ditangani BNPB, mekanismenya lebih kompleks karena penanganan dilakukan secara terpisah.

“Itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan, namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini fleksibel. Kita ingin agar terjadi pergerakan cepat,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).

Langkah Selanjutnya

Tito mengatakan usulan penggunaan DSP BNPB dan penyesuaian nilai bantuan stimulan akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Langkah ini bagian dari upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Rapat koordinasi tingkat menteri terkait usulan penyesuaian bantuan stimulan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta dihadiri Kepala BNPB Suharyanto dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.