Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Charles meminta Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan terbuka mengenai kesimpulan data tersebut.

“Kami mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi apabila angka tersebut didasarkan pada data Susenas. Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut karena Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung,” kata Charles kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Charles menekankan bahwa evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus direncanakan dan dilaksanakan dengan indikator yang tepat. Ia merujuk pada Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai instrumen yang selama ini digunakan Kemenkes.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis dengan anggaran yang sangat besar. Karena itu, seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat agar manfaatnya benar-benar dapat diukur secara objektif,” ujar Charles.

Ia menambahkan, “Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kemenkes.”

Legislator PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa rujukan utama dalam mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional seharusnya menggunakan indikator dari survei-survei tersebut. Menurutnya, kebijakan publik yang efektif harus dibangun di atas indikator yang akurat.

Charles menegaskan bahwa program MBG tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi. Ia mendesak pemerintah untuk menyampaikan data secara jujur dan transparan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan data bahwa 112 juta atau 4 desil terbawah masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. “Saya kasih beberapa data, 4 desil terbawah berdasarkan data Susenas 2024 sekitar 1,5 juta sampel itu kekurangan gizi. Jika, kalau satu desil itu 10%, 28 juta, 4 desil itu 100 juta masyarakat Indonesia data Susenas kita terakhir itu kekurangan gizi. Sorry, jadi 28 dikali 4, sekitar 100 juta lebih, 112 juta,” ujar Menkes Budi saat memberikan keterangan data tersebut.