Jurnal Indonesia — JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan keprihatinan mendalam atas maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap status kedaruratan karhutla yang sedang berlaku.

Hetifah, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, tercatat sebanyak 413 titik karhutla di Kalimantan Timur. Luas area yang terbakar telah mencapai 936,95 hektar, menyebabkan jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap.

“Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujar Hetifah kepada wartawan pada Sabtu (22/8/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Hetifah mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta instansi terkait lainnya untuk segera mengevaluasi situasi di lapangan. Ia menekankan pentingnya tindakan proaktif tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.

“Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa penetapan status harus didasarkan pada data dan tingkat ancaman, namun prinsipnya adalah kesiapsiagaan yang ditingkatkan lebih awal akan lebih baik daripada respons yang terlambat ketika dampaknya sudah meluas.

Lebih lanjut, Hetifah meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk menyiapkan protokol khusus bagi sekolah ketika kualitas udara memasuki kategori tidak sehat atau berbahaya. Keselamatan anak-anak, menurutnya, harus menjadi prioritas utama.

“Aktivitas luar ruang harus dibatasi, masker yang sesuai perlu tersedia, dan sekolah harus terus memantau kualitas udara. Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh tidak perlu seragam di seluruh Kalimantan Timur, melainkan harus disesuaikan dengan kualitas udara di masing-masing wilayah.

Politikus Partai Golkar ini juga mengimbau agar fasilitas kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi peningkatan kasus gangguan pernapasan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Saya juga meminta fasilitas kesehatan disiagakan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan, dengan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan,” paparnya.

Upaya pemadaman dan pencegahan karhutla juga didorong untuk diperkuat. Setiap titik panas (hotspot) harus segera diverifikasi dan ditangani. “Pemadaman dan pencegahan harus diperkuat. Setiap hotspot harus cepat diverifikasi dan ditangani. Kita masih menghadapi periode kering, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario bukan hanya untuk memadamkan api hari ini, tetapi juga mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat selama periode risiko karhutla ini,” tuturnya.

Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur per Rabu (19/8), Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mencatat luas lahan terbakar tertinggi mencapai 269,34 hektar dari 70 titik kejadian. Sementara itu, Kabupaten Paser melaporkan jumlah titik karhutla terbanyak dengan 85 titik, diikuti oleh Kota Samarinda dengan 75 titik, dan Kutai Barat dengan 70 titik.

Pelaksana Harian Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Timur, Sugeng Priyanto, mengonfirmasi bahwa karhutla saat ini melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, terutama di wilayah kabupaten yang luas seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Kartanegara (Kukar). “Yang dominan atau tinggi sementara ini kami pantau berada di wilayah Berau, Kutim, dan Kukar,” kata Sugeng.