Jurnal Indonesia — Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong FKPPI untuk memiliki Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) sebagai pedoman jangka panjang organisasi. Menurut Bamsoet, GBHP diperlukan agar arah organisasi tetap konsisten meski terjadi pergantian kepengurusan.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 ini berharap dengan pedoman tersebut program FKPPI tetap sejalan dengan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dia tak ingin organisasi tersebut mencari arah dari awal setiap adanya pergantian kepemimpinan.

“FKPPI harus memiliki haluan perjuangan yang mampu menjaga kesinambungan organisasi lintas kepengurusan. Kita tidak boleh setiap pergantian kepemimpinan kembali mencari arah dari awal. GBHP harus menjadi kompas yang memastikan siapa pun yang memimpin FKPPI tetap bergerak dalam satu visi besar, dengan program yang terukur dan relevan terhadap kebutuhan bangsa,” kata Bamsoet saat menghadiri Pembukaan Rapimnas Keluarga Besar FKPPI di Bidakara Jakarta, Jumat (11/9/26).

Hadir antara lain Ketum FKPPI Pontjo Sutowo, Sekjen FKPPI Anna R Legawati, Ketua SC penyelenggata Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, Brigjen TNI Boemi Ario Bimo dan Laksma TNI Cholik Kurniawa.

Bamsoet mengatakan kebutuhan terhadap GBHP semakin penting karena tantangan Indonesia terus berubah. Ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, disinformasi digital, perkembangan teknologi, ketergantungan ekonomi, hingga persaingan geopolitik dan geoekonomi.

“Jangan sampai FKPPI kuat dalam jumlah anggota, tetapi arah geraknya berubah-ubah mengikuti siapa yang sedang memimpin. Organisasi besar harus mempunyai garis perjuangan yang lebih permanen. Program boleh berubah menyesuaikan kebutuhan zaman, tetapi nilai, visi, dan tujuan perjuangannya harus mempunyai pijakan yang kokoh. Di sinilah GBHP menjadi penting, karena ia menjadi benang merah yang menghubungkan sejarah FKPPI dengan masa depan Indonesia,” jelasnya.

Bamsoet menjelaskan GBHP nantinya dapat menjadi dasar penyusunan program kerja jangka panjang, baik untuk 10 maupun 20 tahun ke depan. Program tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan konkret sesuai tingkatan organisasi, dari pusat hingga desa.

“GBHP harus menjadi dasar penyusunan program jangka panjang, kemudian diturunkan menjadi program tahunan yang jelas targetnya. Setiap kepengurusan harus bisa menjawab tiga pertanyaan sederhana: apa yang dikerjakan, untuk siapa manfaatnya, dan apa hasil yang bisa diukur. Dengan begitu, keberhasilan FKPPI tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari kontribusi nyata kader bagi masyarakat dan negara,” ucapnya.

Menurut Bamsoet, GBHP juga harus memperkuat karakter FKPPI sebagai organisasi bela negara dan kader kebangsaan. FKPPI diharapkan dapat berperan dalam menjaga persatuan, mencetak kader pemimpin, mendorong kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, serta menghadapi perkembangan teknologi dan era digital.

“FKPPI harus mampu menjawab kebutuhan generasi sekarang. Bela negara hari ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Anak muda harus mampu membela negara melalui prestasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, kepedulian sosial, menjaga persatuan, melawan disinformasi, dan ikut menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, GBHP harus membuat FKPPI semakin relevan bagi generasi milenial dan Gen-Z yang menjadi bagian besar dari kekuatan kadernya,” pungkasnya.