Jurnal Indonesia — Balikpapan – Satuan Tugas (Satgas) Edukasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Peserta Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Serdik Sespimti) Polri Angkatan 36 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kecamatan Samboja Barat, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, aparat TNI-Polri, pelaku usaha, akademisi, serta tokoh masyarakat dan adat setempat.
FGD ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata Sespimti Polri dalam mengantisipasi ancaman bencana asap, mengingat Samboja Barat merupakan salah satu kawasan yang rentan terhadap karhutla saat musim kemarau. Ketua Senat Serdik Sespimti Dikreg 36, Donny Alexander, menekankan bahwa penanganan karhutla memerlukan kesadaran kolektif dan kolaborasi lintas sektor, tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi.
“Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung pada kerusakan ekosistem, kualitas kesehatan, hingga aktivitas perekonomian masyarakat. Melalui FGD ini, kami ingin membangun sinergi yang kuat antara aparat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla secara terintegrasi,” tegas Donny Alexander di Balikpapan, Jumat (11/9/2026).
Dalam forum diskusi tersebut, Satgas Edukasi Karhutla Sespimti Polri Angkatan 36 merumuskan empat poin strategis yang menjadi fokus penanganan karhutla di Samboja Barat. Poin-poin tersebut meliputi pemetaan titik rawan dengan identifikasi mendalam terhadap wilayah-wilayah rawan karhutla agar langkah mitigasi dan antisipasi dapat dilakukan secara presisi.
Selain itu, Serdik Sespimti Polri juga menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini, penyiapan patroli terpadu, serta pemberian edukasi mengenai bahaya tradisi membuka lahan dengan cara membakar. Dalam penguatan respons cepat, Donny menilai perlu adanya jalur koordinasi dan komunikasi antarlembaga yang jelas agar penanganan dapat dilakukan secara tanggap dan efektif jika muncul titik api.
Donny juga mengusulkan agar pemerintah daerah menghimpun aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan lokal sebagai landasan penyusunan program edukasi berkelanjutan di Samboja Barat. Ia berharap ide dan pemikiran kritis yang lahir dari FGD ini dapat segera diimplementasikan secara nyata di lapangan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat Kalimantan Timur.
Ikuti Jurnal Indonesia

Masuk dengan Google untuk ikut berkomentar.