Jurnal Indonesia — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) merumuskan sepuluh rekomendasi strategis untuk memperkuat peran pemerintah kota dalam pembangunan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Rekomendasi itu berasal dari konsolidasi berbagai forum selama penyelenggaraan Rakernas dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” yang berlangsung di Kota Medan pada akhir Juni hingga awal Juli 2026.

Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menyampaikan bahwa keluarnya sepuluh rekomendasi merupakan hasil pembahasan intensif antarpemerintah kota. Menurut Alwis, pengalaman langsung pemerintah kota menghadapi tantangan pembangunan menjadi dasar perumusan rekomendasi yang diharapkan dapat memperkuat kebijakan nasional.

“Persoalan pemerintah kota hari ini tidak lagi semata-mata teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will agar berbagai rekomendasi daerah benar-benar menjadi kebijakan,”

Alwis menyampaikan pernyataan tersebut pada kegiatan Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Ballroom Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7).

Sepuluh Rekomendasi Strategis

  1. Penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah.
  2. Penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah.
  3. Penguatan tata kelola Program Strategis Nasional di daerah.
  4. Percepatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
  5. Transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.
  6. Penguatan ketahanan lingkungan dan tata kota berkelanjutan.
  7. Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif.
  8. Penguatan tata ruang, kerja sama daerah, dan pembangunan kewilayahan.
  9. Penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi.
  10. Pelibatan generasi muda dalam perencanaan, implementasi, hingga pemantauan pembangunan kota.

Dokumen rekomendasi menegaskan bahwa ketangguhan kota tidak hanya soal kesiapsiagaan bencana, tetapi juga mencakup aspek fiskal, kualitas pelayanan publik, ekonomi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, serta kolaborasi antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan Rakernas XVIII APEKSI berfungsi sebagai forum strategis, bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman dan praktik baik serta menyusun solusi bersama.

“Praktik-praktik terbaik itu ada di kawan-kawan kita sendiri. Kami di Kementerian Dalam Negeri melalui [Direktorat Jenderal Bina] Keuda, melalui [Direktorat Jenderal] Otda kemudian dapat data-data juga dari APEKSI, ini justru melihat dengan bangga dan optimis bagaimana kota-kota ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif-inisiatif,”

Bima menambahkan bahwa Rakernas juga mempererat kebersamaan antarkepala daerah dengan mengesampingkan sekat politik, birokrasi, maupun feodalisme. Ia mendorong kota-kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tata kelola, digitalisasi pembayaran, dan kolaborasi.

Bima berharap rekomendasi Rakernas dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kota yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Rangka Kegiatan Rakernas

Rakernas XVIII APEKSI berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 di Kota Medan. Selain sidang organisasi, agenda acara mencakup Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis, Karnaval Budaya Nusantara, dan Indonesia City Expo (ICE).