Jurnal Indonesia — Jakarta — Bambang Soesatyo menyampaikan penghargaan atas keberhasilan Yusril Ihza Mahendra meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Indonesia. Ia menilai pencapaian akademik itu membuka ruang kajian akademis tentang hubungan Islam, demokrasi, konstitusi, dan kebangsaan.

Yusril dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Filsafat setelah mempertahankan disertasi berjudul Islam, Negara dan Demokrasi Dalam Pemikiran Mohammad Natsir: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial.

“Saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra atas keberhasilannya meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia. Prestasi ini menunjukkan bahwa seorang pejabat negara tetap dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).

Ia menilai disertasi tentang pemikiran Mohammad Natsir relevan karena menawarkan perspektif akademik bahwa Islam, demokrasi, dan negara kebangsaan Indonesia dapat berjalan harmonis dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Makna Akademis dan Kebangsaan

Bambang mengatakan capaian akademik tersebut memiliki makna penting bagi kehidupan berbangsa, terutama di tengah polarisasi politik dan arus informasi digital yang kerap memecah masyarakat. Menurutnya, kajian filosofis terhadap pemikiran Natsir menjadi pijakan moral dan intelektual untuk menjaga persatuan.

“Pemikiran Mohammad Natsir mengajarkan bahwa agama dan demokrasi tidak perlu dipertentangkan. Nilai-nilai keislaman justru dapat memperkuat etika politik, memperkokoh moralitas penyelenggara negara, sekaligus memperdalam kualitas demokrasi,” kata Bambang.

Hubungan Dengan Demokrasi Kontemporer

Menurut Bambang, substansi disertasi itu terkait erat dengan dinamika demokrasi Indonesia saat ini. Ia menyebut rekam jejak Mohammad Natsir sebagai bukti bahwa nilai-nilai Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia juga mengingatkan salah satu kontribusi penting Natsir, yakni Mosi Integral pada 1950 yang menurutnya berhasil menyatukan negara dalam bentuk NKRI.

Teladan Etika Politik

Lebih jauh, Bambang menyoroti keteladanan pribadi Mohammad Natsir dalam menjaga etika politik. Meski berbeda pandangan dengan tokoh nasional lain, Natsir disebutnya tetap mengedepankan sikap saling menghormati, komunikasi, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek.

“Politik Indonesia memerlukan semakin banyak teladan seperti Mohammad Natsir. Kompetisi politik boleh berlangsung keras, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun persaudaraan kebangsaan harus tetap terjaga,” tutup Bambang.