Jurnal Indonesia — Kawasan Bandung Raya secara resmi memasuki era baru dalam sistem transportasi publik. Hal ini ditandai dengan seremoni groundbreaking pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project (Mastran) dan penandatanganan kerja sama penyediaan Public Service Obligation (PSO) untuk layanan angkutan massal di Cekungan Bandung.

Melalui program ini, sistem transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) ditargetkan untuk mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2027. Sistem BRT akan didukung oleh jaringan transportasi modern yang komprehensif, mencakup jalur khusus, ratusan halte, depo, hingga penerapan sistem transportasi pintar atau Intelligent Transportation System (ITS).

Acara peresmian yang diselenggarakan di kawasan Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, pada Rabu (22/7), dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, serta para bupati dan wali kota se-Bandung Raya. Dalam kesempatan tersebut, KDM menekankan pentingnya layanan transportasi umum yang terintegrasi dan berkeadilan bagi masyarakat.

“Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita berharap penyelenggaraan pembangunannya berjalan aman, lancar, tanpa gangguan, dan mampu menghadirkan kualitas infrastruktur yang bermutu tinggi,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.

KDM menambahkan bahwa transportasi publik kini telah menjadi kebutuhan dasar bagi warga metropolitan. “Kita memasuki era baru. Transportasi modern bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga pelayanan yang prima, terdigitalisasi, dan (saling) terkoneksi,” tambahnya. Ia juga mendorong perubahan perilaku pengguna transportasi publik agar lebih tertib dan sadar akan pentingnya menjaga fasilitas umum serta etika berinteraksi di ruang publik.

Pemerintah juga diharapkan memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang, meliputi ketersediaan fasilitas kebersihan, trotoar yang layak, penerangan jalan memadai, hingga pengamanan ekstra. “Karena semakin tinggi trafik transportasi publik kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan pengamanan yang kuat maka akan (berpotensi) meningkatkan kejahatan,” sambungnya.

Lebih lanjut, KDM mengingatkan bahwa peningkatan sistem transportasi di kawasan metropolitan harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan. “Jawa Barat harus adil. Kota-kota besar berkembang, tetapi desa-desa juga harus merasakan pembangunan. Infrastruktur dasar wajib menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa Kawasan Cekungan Bandung memiliki tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi, namun seringkali diiringi masalah kemacetan yang merugikan produktivitas, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia Mass Transit Project dihadirkan sebagai solusi jangka panjang untuk menata pergerakan masyarakat secara lebih efisien.

“Groundbreaking hari ini menjadi tonggak sejarah dalam mewujudkan transportasi publik modern. Kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi sehingga menjadi opsi utama mobilitas masyarakat,” ujar Dudy. Ia memaparkan bahwa BRT nantinya akan menjadi tulang punggung mobilitas yang terhubung langsung dengan kereta api dan angkutan pengumpan (feeder). Penandatanganan PSO juga dipastikan menjamin keberlangsungan operasional layanan dengan tarif yang terjangkau bagi semua kalangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyebutkan bahwa program BRT Cekungan Bandung didukung pendanaan dari Pemerintah Indonesia, World Bank, dan Agence Française de Développement (AFD). Proyek Mastran secara nasional memiliki nilai pembiayaan mencapai USD264 juta atau sekitar Rp3,8 triliun. Khusus untuk pembangunan infrastruktur BRT di Cekungan Bandung, total investasi yang dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun.

Investasi tersebut mencakup pembangunan 21 kilometer jalur khusus BRT, pembangunan 6 depo utama BRT, pembangunan 719 halte off-corridor dan 34 halte on-corridor, serta penerapan Intelligent Transportation System (ITS) untuk mendukung integrasi layanan. Aan merinci bahwa pembangunan tahap pertama akan difokuskan pada halte off-corridor, Depo Cicaheum, Depo Leuwipanjang, dan jalur utama BRT.

Tahap berikutnya akan menyasar pembangunan halte ikonik di Tegalega, Alun-alun Bandung, Stasiun Hall, Kiara Artha Park, serta depo tambahan di Cimenyan, Padalarang, Soreang, dan Majalaya. Ke depannya, sistem BRT ini ditargetkan memiliki waktu tunggu (headway) maksimal 7 menit pada jam sibuk dan 15 menit di luar jam sibuk.

“Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, sehingga masyarakat Bandung Raya segera menikmati transportasi publik yang efisien, andal, dan berkelanjutan,” pungkas Aan.