Jurnal Indonesia — Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara anggota BRICS telah secara tegas menyerukan reformasi mendasar pada lembaga keuangan pembangunan global, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Tuntutan ini bertujuan untuk memperkuat porsi suara dan representasi negara-negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global.

Pernyataan bersama ini dirilis menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin BRICS di New Delhi, India. Para petinggi keuangan BRICS menekankan bahwa seiring dengan meningkatnya kontribusi negara berkembang terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, reformasi tata kelola ekonomi global menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan secara konsisten. “Kami akan terus memperkuat koordinasi di antara anggota BRICS untuk menjadikan lembaga keuangan internasional lebih representatif, transparan, dan akuntabel,” bunyi pernyataan resmi tersebut.

Pertemuan tingkat menteri ini berlangsung di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks. India bersiap menjadi tuan rumah KTT BRICS yang akan dihadiri oleh para pemimpin negara kunci, termasuk dari Rusia, China, dan Iran. Iran sendiri telah resmi bergabung menjadi anggota BRICS sejak tahun 2024, menambah daftar negara anggota blok tersebut.

Situasi ekonomi global saat ini diwarnai oleh lonjakan harga minyak mentah dunia, yang diperparah oleh serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Kenaikan harga energi ini secara langsung memperberat tekanan inflasi bagi negara-negara berkembang. Kondisi tersebut kian diperburuk oleh ketidakpastian yang timbul akibat penerapan kebijakan tarif perdagangan unilateral oleh pemerintah AS.

Para menteri keuangan BRICS menyatakan keprihatinan mendalam atas penerapan tindakan perdagangan dan keuangan secara sepihak oleh beberapa negara, termasuk kenaikan tarif maupun hambatan non-tarif. Kebijakan unilateral ini dinilai mengganggu kelancaran arus perdagangan dunia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Selain fokus pada stabilitas makroekonomi, kelompok BRICS juga mendorong percepatan integrasi sistem pembayaran antarnegara anggota. Para menteri keuangan mengapresiasi kinerja Tim Tugas Pembayaran BRICS (BRICS Payment Task Force) dan meminta pembahasan lebih lanjut untuk menghadirkan solusi praktis transaksi lintas batas yang cepat, murah, transparan, aman, dan efisien. Inisiatif ini sejalan dengan rancangan skema penghubung mata uang digital nasional di antara negara-negara BRICS yang diusung oleh India.

Sejak didirikan, blok BRICS yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta negara-negara baru seperti Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA), secara konsisten menyuarakan ketidakpuasan terhadap tatanan keuangan global yang terbentuk pasca-Perang Dunia II. Lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia masih dinilai didominasi oleh negara-negara Barat, khususnya AS dan Eropa, baik dari segi alokasi hak suara maupun kepemimpinan operasionalnya.

Ketimpangan representasi ini mendorong BRICS untuk membentuk instrumen keuangan alternatif, seperti Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB), serta mempercepat upaya dedolarisasi melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antaranggota. Di tengah maraknya sanksi ekonomi sepihak dan fragmentasi geoekonomi global, penguatan kemandirian sistem pembayaran dan kerja sama keuangan di internal BRICS menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas serta kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang.