Jurnal Indonesia — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra terus mendorong akselerasi pemulihan sektor pertanian di Aceh. Hingga 27 Juli 2026, realisasi keuangan kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian di provinsi tersebut telah mencapai Rp 231,27 miliar. Angka ini setara dengan 44,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 515,22 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program vital, termasuk optimasi lahan yang terdampak bencana, rehabilitasi areal persawahan, pembangunan infrastruktur irigasi, serta pembuatan jalan usaha tani. Seluruh program ini bertujuan mengembalikan produktivitas lahan pertanian dan membantu para petani kembali memperoleh penghasilan setelah banjir besar yang melanda pada akhir November 2025.

Secara lebih luas, Pemerintah Aceh menginformasikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan dukungan dana sekitar Rp 2,5 triliun untuk pemulihan lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana. Alokasi ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana kepada Kementerian Pertanian.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengapresiasi penuh dukungan yang diberikan dan menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah untuk memastikan anggaran tersebut digunakan secara maksimal dan tepat sasaran. “Mualem berterima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saya harap anggaran ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, dalam sebuah keterangan pada Selasa (28/7/2026).

Data dari Pemerintah Aceh menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 telah menyebabkan kerusakan pada sekitar 57.485 hektare lahan sawah. Proses optimalisasi dilaporkan telah berjalan pada areal seluas 40.852 hektare. Sementara itu, lahan perkebunan yang terdampak mencapai 60.438 hektare, dengan penanganan pemulihan telah menyentuh sekitar 40.418 hektare.

Dalam kegiatan optimasi lahan sawah yang rusak ringan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 155,66 miliar dengan realisasi mencapai Rp 77,72 miliar, atau 49,93 persen. Survei, investigasi, dan desain telah terealisasi secara fisik pada 23.778 hektare dari target 27.071 hektare di 16 kabupaten dan kota. Proses konstruksi optimasi lahan telah dimulai pada 3.309 hektare, sementara pengolahan lahan terealisasi pada 360 hektare.

Untuk rehabilitasi sawah yang mengalami kerusakan sedang, pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 200,42 miliar dengan realisasi sebesar Rp 64,54 miliar, atau 32 persen. Tahap perencanaan pada 4.393 hektare telah rampung seluruhnya, sementara konstruksi rehabilitasi juga tercatat selesai pada areal seluas 4.393 hektare. Kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, perguruan tinggi, dan unsur TNI.

Upaya pemulihan juga diperkuat melalui pembangunan 1.135 unit infrastruktur irigasi dengan pagu anggaran Rp 147,48 miliar. Hingga 27 Juli 2026, realisasi keuangannya telah mencapai Rp 85,05 miliar atau 57,7 persen. Program ini meliputi 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 bangunan konservasi, dan 300 unit jaringan irigasi tersier.

Di antara program irigasi yang dijalankan, jaringan irigasi tersier mencatat realisasi keuangan tertinggi sebesar 78 persen, atau Rp 23,5 miliar dari pagu Rp 30 miliar. Irigasi perpompaan terealisasi Rp 52,17 miliar (53,2 persen), irigasi perpipaan Rp 7,07 miliar (50 persen), dan bangunan konservasi Rp 2,30 miliar (43 persen).

Pemerintah juga menganggarkan Rp 11,66 miliar untuk pembangunan 106 unit jalan usaha tani yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Realisasi keuangannya telah mencapai Rp 3,96 miliar atau 34 persen, dengan realisasi fisik sebanyak 26 unit. Infrastruktur ini sangat krusial untuk mempermudah petani dalam mengangkut sarana produksi maupun hasil panen.

Pemulihan sektor pertanian ini merupakan bagian integral dari upaya menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat Aceh. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa sekitar 38 hingga 41 persen penduduk yang bekerja di provinsi tersebut menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Sektor ini juga berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap perekonomian Aceh secara keseluruhan.