— Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong peningkatan kerja sama pembangunan pedesaan antara Indonesia dan Tiongkok. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memperkuat inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan ekonomi desa.

Hal tersebut disampaikan Yandri saat menerima audiensi delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Menteri Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Republik Rakyat Tiongkok, Mr. Zhang Zhili, di ruang kerjanya, Jumat (21/8).

Dalam pertemuan tersebut, Yandri memaparkan sejumlah tantangan pembangunan desa di Indonesia. Ia menyoroti tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan yang masih mencapai sekitar 11,34 persen, lebih dari dua kali lipat tingkat kemiskinan di perkotaan. Selain itu, masih terdapat sekitar 10.000 desa yang belum memiliki akses listrik dan sekitar 45 persen desa masih rentan terhadap bencana alam. Kondisi ini memerlukan penanganan melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Olehnya, kami mendorong pendekatan Octahelix Collaboration, yaitu kolaborasi multipihak yang melibatkan berbagai aktor untuk mendukung inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan desa,” ujar Yandri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8/2026).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) juga memberikan perhatian serius terhadap pengembangan SDM desa sebagai faktor kunci percepatan pembangunan. Yandri meyakini program kerja sama dengan Tiongkok melalui program Benchmarking Study dan Seminar dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan berharga bagi para kepala desa untuk diterapkan di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Yandri mengusulkan agar program benchmarking diperluas dengan melibatkan pemuda melalui program Pemuda Bangun Desa. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk belajar dan bekerja di Tiongkok, guna memperoleh pengalaman yang dapat dikembangkan di desa mereka.

“Kami berharap kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas, tetapi juga melalui kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan ekonomi perdesaan,” jelasnya.

Kemendes PDT membuka peluang untuk mengeksplorasi berbagai bentuk kerja sama, termasuk investasi dan keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan potensi ekonomi desa. Fokus kerja sama mencakup pengolahan dan hilirisasi produk unggulan desa, peningkatan produktivitas, pengembangan rantai nilai, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perdesaan.

Oleh karena itu, Kemendes PDT menyambut baik perkembangan draf Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDT dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs Republik Rakyat Tiongkok. MoU ini diharapkan segera difinalisasi dan menjadi landasan kerja sama yang lebih konkret bagi kedua negara.

Indonesia juga melihat pentingnya penguatan kerja sama dengan Tiongkok melalui Global Poverty Alleviation and Rural Development Partnership (GPPAD). Platform ini dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat pertukaran pengalaman dan kolaborasi antarnegara dalam pengentasan kemiskinan serta pembangunan perdesaan.

Sementara itu, Zhang Zhili menyampaikan kesepakatannya untuk terus memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah, aparatur pemerintahan daerah, hingga para ahli dan akademisi.

“Dalam kerja sama ini, kami berharap dapat menggunakan langkah-langkah yang nyata dan pragmatis untuk melaksanakan berbagai kesepahaman penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara, serta memberikan kontribusi kita dalam bersama sama mendorong pembangunan komunitas dengan masa depan bersama antara Tiongkok dan Indonesia,” katanya.

Ia juga menyampaikan dukungan Tiongkok terhadap sejumlah komitmen Presiden Prabowo Subianto, termasuk target penghapusan kemiskinan sebelum tahun 2029. Zhang Zhili berharap semakin banyak perusahaan Tiongkok dapat hadir di Indonesia untuk melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian.

Selain itu, ia berharap Indonesia dapat terus menyediakan iklim usaha yang baik bagi perusahaan asing, termasuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha serta mendorong terciptanya kemakmuran bersama di daerah setempat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ms. Liu Jiang, Director of the Asia-Africa Division, Department of International Cooperation, MARA; Mr. Meng Dehao, Secretary of the General Office, MARA; Mr. Geng Jianzhong, First Secretary, Embassy of China in the Republic of Indonesia; serta Ms. Li Jiajing, Second Secretary, Embassy of China in the Republic of Indonesia. Mendampingi Mendes Yandri, hadir Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Masyhudi, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staf Ahli Bito Wikantosa, serta Staf Khusus Fahad Attamimi.