— JAKARTA – Lima partai politik di Tapanuli Tengah (Tapteng) sempat melontarkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Tuduhannya adalah rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Namun, DPC Gerindra Tapteng kini menyatakan menarik kembali pernyataan sikap bersama tersebut.

Wacana pemakzulan ini mencuat dari sebuah video yang beredar di media sosial. Kelima partai politik yang awalnya menyatakan sikap bersama adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Dalam video tersebut, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyatakan keprihatinan atas kepemimpinan Masinton.

Hazmi menjelaskan bahwa penyerapan APBD Tapteng hingga Agustus 2026 baru mencapai 30 persen. Ia menilai hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan anggaran. “Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen,” ucapnya kala itu.

Namun, Hazmi kini menyatakan penarikan pernyataannya. Ia menegaskan bahwa DPC Partai Gerindra tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama yang telah disampaikan sebelumnya. “Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama 5 partai politik, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKB dan Partai PAN yang disampaikan beberapa waktu yang lalu,” katanya dalam video terpisah.

Pernyataan DPC Gerindra Tapteng ini ternyata berada di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP Partai Gerindra. Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, mengklarifikasi hal tersebut. “Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra Kab Tapteng itu diluar kordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng,” ujarnya.

Ade Jona Prasetyo juga mengajak seluruh elemen masyarakat Tapteng untuk bersatu padu. Fokus utama saat ini adalah pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut. “Gerindra mengajak semua pihak bersatu dan saling mendukung untuk pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapteng,” imbuhnya.

Menanggapi wacana pemakzulan tersebut, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta semua pihak untuk menghentikan tarik-menarik politik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk fokus pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah. “Mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah,” kata Masinton.

Masinton menambahkan bahwa komunikasi dan merangkul seluruh elemen telah terus dilakukan sejak awal masa pemerintahannya. Ia memandang perbedaan pandangan, kritik, dan pengawasan sebagai bagian dari proses demokrasi.

Terkait bantuan jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana, Masinton merinci bahwa bantuan telah disalurkan kepada sekitar 10.752 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 46.000 jiwa. Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Sosial, penyaluran tahap berikutnya direncanakan terealisasi pada September 2026 untuk sekitar 34.000 KK atau 130.000 jiwa. “Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat,” jelasnya.