Jurnal Indonesia — Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menanggapi rencana kenaikan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan menjadi Rp 10.000. Ia menyatakan keberatan jika kenaikan tersebut tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Suhud menegaskan bahwa kenaikan tarif diperbolehkan asalkan ada perubahan yang signifikan dan memberikan nilai tambah bagi pengunjung. Namun, ia menolak kenaikan tarif yang hanya bertujuan untuk menambah pemasukan tanpa adanya pembenahan dalam pengelolaan.

“Yang enggak setuju kalau tata kelolanya seperti itu saja. Enggak ada sesuatu yang baru yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Suhud di DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, masyarakat membutuhkan tempat hiburan yang terjangkau. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat sebelum memutuskan kenaikan tarif.

“Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat orang wah, nah itu saya kira naik cuma tarif sampai Rp10.000 sih buat orang kecil,” katanya.

Suhud mempertanyakan apa yang akan diperoleh masyarakat jika tarif dinaikkan tetapi tidak ada perubahan yang berarti di Ragunan.

“Ini kan persoalannya saya dapat apa ketika saya datang ke Ragunan. Yang beda apa, orang begitu-gitu saja kok,” lanjutnya.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa kondisi Ragunan relatif tidak banyak berubah sejak ia kecil hingga saat ini.

“Saya dari kecil sampai sekarang yang namanya Ragunan begitu-begitu saja. Benar enggak? Dari kecil kan datang Ragunan, sekarang datang lagi ya kayaknya sama saja,” tuturnya.

Di sisi lain, Suhud menyarankan agar pengelola Ragunan tidak hanya bergantung pada pendapatan dari tiket masuk. Ia melihat ada banyak potensi lain yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pemasukan.

Potensi tersebut meliputi pengembangan merchandise, atraksi menarik, hingga berbagai kegiatan yang dapat mendorong pengunjung untuk mengeluarkan uang lebih.

“Memang harus dikasih swasta karena Ragunan itu arealnya luas banget. Ratusan hektare kan. Yang dipakai hewan kan cuma sebagian,” jelasnya.

Ia mengusulkan agar area Ragunan yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikelola dengan melibatkan pihak swasta. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pengelola tanpa membebani pengunjung secara langsung melalui kenaikan tiket.

“Perlu diundang swasta, masuk ke situ, kelola. Keren itu. Nah, ini kan persoalan kemampuan mengelola,” katanya.

Suhud juga menyinggung konsep tempat wisata lain yang berhasil menarik banyak pengunjung meskipun menawarkan berbagai produk berbayar. Ia mencontohkan kawasan Blok M yang ramai karena memiliki pilihan kuliner dan aktivitas lainnya.

“Orang datang cuma pengin foto, mau pengin makan. Itu mirip-mirip lah,” ujarnya.

Ia berpendapat Ragunan perlu menghadirkan daya tarik baru agar pengunjung merasakan pengalaman yang berbeda.

Meskipun demikian, Suhud menegaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya menolak kenaikan tarif Ragunan. Ia hanya meminta Pemprov DKI untuk memastikan adanya peningkatan kualitas layanan dan kreativitas dalam pengelolaan sebelum menaikkan harga tiket.

“Jadi ini memang isunya menurut saya adalah bagaimana Ragunan itu tadi, meningkatkan kualitas layanannya kemudian juga mencari alternatif selain tiket,” ucapnya.

Ia menilai kenaikan tarif, meskipun tidak terlalu besar, tetap dapat menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Kenaikan tarif hingga Rp10.000 bisa dipertimbangkan jika kualitas Ragunan sudah meningkat dan ada hal baru yang ditawarkan kepada pengunjung.

“Jangan sampai dirasa membebani masyarakat. Kenaikan itu walaupun tidak terlalu besar katakanlah, tapi tetap jadi beban masyarakat,” imbuhnya.