Jurnal Indonesia — MEDAN – Indonesia, Malaysia, dan Thailand menegaskan komitmen untuk meningkatkan implementasi kerja sama kawasan, yang diharapkan tidak lagi hanya berhenti pada dokumen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ke-32 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT MM) di Medan, Sumatra Utara, Kamis (10/9/2026), menargetkan 92 proyek yang tengah berjalan harus segera rampung, bukan sekadar dibahas.

“Selama lebih dari tiga dekade, IMT-GT tidak pernah kekurangan rencana yang baik. Namun, yang ditunggu masyarakat kita adalah implementasi. Setiap inisiatif harus bergerak dari perencanaan ke eksekusi, dari dokumen ke koridor ekonomi, dan dari penandatanganan menjadi lapangan kerja nyata,” tegas Menko Airlangga, seperti dikutip dari keterangannya pada Kamis.

Oleh karena itu, Menko Airlangga meminta agar pertemuan di Medan kali ini dicatat sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”. Ukuran keberhasilan pertemuan para menteri bukan lagi jumlah dokumen yang dihasilkan, melainkan jumlah proyek yang benar-benar berjalan di lapangan.

Para menteri dari tiga negara menyambut baik capaian Implementation Blueprint 2022–2026 yang telah melampaui target. PDB per kapita di koridor IMT-GT tercatat naik dari 21.646 PPP$ pada 2024 menjadi 23.290 PPP$ pada 2025. Perdagangan barang melonjak dari US$ 708 miliar menjadi US$ 810,8 miliar. Investasi asing langsung (FDI) naik dari US$ 27,52 miliar menjadi US$28,44 miliar, sementara tingkat pengangguran turun dari 3,8% menjadi 3,7%.

Sektor pariwisata juga menunjukkan pemulihan signifikan. Kampanye Visit IMT-GT Year 2023–2025 berhasil mendatangkan 68 juta wisatawan mancanegara pada tahun lalu. Capaian ini menunjukkan kerja sama tiga negara telah menghasilkan nilai ekonomi nyata berupa devisa, lapangan kerja, dan arus wisatawan.

Menko Airlangga kini meminta percepatan penyelesaian proyek-proyek yang sudah berjalan, bukan sekadar apresiasi atas capaian yang ada. Sorotan paling konkret dari rangkaian pertemuan di Medan adalah IMT-GT International Business Matching 2026. Ajang ini menghadirkan 275 pelaku usaha dari 7 sektor strategis, yakni agribisnis, pertanian dan perikanan, manufaktur, pariwisata, logistik, tenaga kerja, perbankan dan keuangan, serta layanan kesehatan.

Dari ajang business matching tersebut, sebanyak 8 Nota Kesepahaman (MoU) bisnis lintas negara berhasil ditandatangani. Capaian ini menyusul kesuksesan Business Matching RoRo Dumai-Melaka sebelumnya yang diikuti 155 peserta dan menghasilkan 6 MoU. Pertemuan Tingkat Menteri kali ini tak hanya membahas arah kebijakan, tetapi juga menghasilkan kesepakatan kerja sama yang siap dieksekusi pelaku usaha.

Menko Airlangga merumuskan tiga arah strategis agar IMT-GT tidak kembali ke pola “rapat-rapat indah, eksekusi lambat”. Pertama, mengutamakan proyek yang benar-benar berdampak dengan mempercepat proyek yang memperkuat mobilitas lintas batas, integrasi digital, dan peran UMKM. Kedua, memperkuat sistem ekonomi lintas batas agar perdagangan, logistik, dan investasi lebih mudah mengalir di antara Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan Thailand Selatan.

Ketiga, menjadikan IMT-GT sebagai “lengan pelaksana” integrasi ASEAN, bukan sekadar forum tambahan, melainkan wadah uji coba nyata untuk solusi digital, keberlanjutan, dan konektivitas. Dalam pertemuan yang sama, para menteri turut menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama Kelapa Sawit IMT-GT.

Bagi Menko Airlangga, kesepakatan ini bukan sekadar simbol. Sebagai tiga pemain besar sawit dunia, Indonesia, Malaysia, dan Thailand dinilai akan memiliki posisi tawar lebih kuat di pasar global jika merapatkan barisan, termasuk dalam rantai nilai dan produk turunan sawit. Ketiga negara juga menyerukan penguatan kerja sama produksi beras, dengan alasan ketahanan pangan sub-kawasan tidak boleh goyah hanya karena gejolak rantai pasok global.

Menko Airlangga secara khusus menyoroti laporan Forum Kepala Daerah (Chief Ministers and Governors Forum/CMGF) ke-23. Ia berpesan untuk menghentikan pembangunan proyek secara parsial, dan mulai berpikir dalam satu koridor ekonomi yang terintegrasi. “Proyek pembangunan tidak dibangun di dalam ruang rapat para Menteri. Kami para Menteri bertugas menyetujui rencana, namun para Gubernur atau Kepala Daerah adalah yang mengeksekusinya di lapangan. Oleh karena itu, pemberdayaan Pemerintah Daerah adalah inti dari kerja sama IMT-GT,” ujar Menko Airlangga.

Pertemuan ke-32 ini secara resmi mengadopsi Pernyataan Bersama Para Menteri (Joint Ministerial Statement) sekaligus mengarahkan penyusunan Implementation Blueprint 2027–2031. Cetak biru baru tersebut berpijak pada tiga pilar: Ketahanan Ekonomi, Jaringan Terintegrasi, dan Kesejahteraan Bersama, guna mewujudkan Visi IMT-GT 2036. Estafet berikutnya telah ditentukan: Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-33 akan digelar di Malaysia pada 2027. Ketiga negara sepakat untuk konsisten menerapkan prinsip “lebih sedikit janji, lebih banyak hasil” agar manfaatnya dapat lebih dirasakan masyarakat.

Turut hadir dalam PTM IMT-GT ke-32 antara lain Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir, Wakil Menteri Kantor Perdana Menteri Thailand Thanadit Raktabutr, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara Asian Development Bank (ADB) Nianshan Zhang, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Nararya S. Soeprapto, serta Direktur Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) Amri Bukhairi Bakhtiar.