Jurnal Indonesia — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional angkutan kota (angkot) yang usianya sudah tua dan tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik. Fokus utama penertiban ini adalah angkutan yang melayani rute antar kabupaten dan antarkota.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar menertibkan, tetapi juga akan memberikan solusi nyata. Salah satu upaya konkret adalah mendorong transformasi tata kelola dengan memberdayakan para sopir angkot agar mereka dapat menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan yang lebih berpihak.

Sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau, KDM juga mengemukakan gagasan agar peremajaan angkutan kota didominasi oleh kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini diharapkan dapat menekan penggunaan moda transportasi konvensional yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Hal ini disampaikan olehnya saat berada di Kota Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

“Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor,” ujar KDM dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2026).

KDM menambahkan bahwa keberhasilan sistem angkutan massal tidak hanya bergantung pada kualitas armada, tetapi juga memerlukan dukungan dari perubahan budaya masyarakat serta peningkatan infrastruktur perkotaan.

Menurut pandangannya, ekosistem transportasi modern harus didukung oleh fasilitas pendukung seperti trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, sistem pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan terpadu yang mampu mengimbangi tingginya mobilitas warga.

“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” ungkapnya.

Selain fokus pada transportasi darat, KDM juga mengumumkan kabar baik untuk sektor transportasi udara. Mulai bulan Agustus mendatang, Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung dijadwalkan akan kembali beroperasi untuk melayani berbagai rute penerbangan domestik ke berbagai wilayah di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk mendorong reaktivasi rute penerbangan internasional dari dan menuju bandara tersebut. Sejalan dengan rencana ini, KDM meminta Pemerintah Kota Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung pertumbuhan optimal sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Mengenai pembagian peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, KDM memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan intensif. Ia menegaskan bahwa Bandara Kertajati akan tetap menjadi fasilitas utama untuk penerbangan ibadah.

“Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati,” tutup KDM.