Jurnal Indonesia — Pasar global menunjukkan ketenangan yang membingungkan di tengah potensi dampak buruk kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketegangan di Selat Hormuz, jalur perdagangan vital, kembali dipicu oleh Trump, memperbesar kerentanan ekonomi global terhadap krisis pasokan dan stagflasi. Prospek perdamaian AS-Iran pun kian menjauh.
Perang tarif dan penggunaan sektor perdagangan serta keuangan sebagai “senjata” oleh Trump terus merusak efisiensi ekonomi global yang dibangun melalui globalisasi. Pendekatan kebijakan yang berubah-ubah meningkatkan ketidakpastian ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kerusakan tatanan kerja sama pasca-Perang Dunia II yang tak terhitung nilainya.
Pembelaan Pendukung Trump dan Euforia AI
Pendukung Trump berargumen bahwa dampak ekonomi negatif yang ditimbulkannya terlalu dibesar-besarkan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tetap stabil di angka 3,0% pada 2026 dan 3,4% pada 2027, angka yang baik mengingat gangguan pasar minyak baru-baru ini.
Hambatan dagang ternyata berdampak lebih ringan dari perkiraan awal karena tarif efektif yang lebih rendah. Perusahaan juga mampu mengalihkan jalur perdagangan dan mengurangi margin keuntungan untuk menyerap biaya. Sebagian pihak menilai taktik peningkatan tarif perdagangan menjadi prioritas strategis menghadapi kebangkitan China, melebihi sekadar pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, ledakan investasi kecerdasan buatan (AI) di AS menciptakan euforia pasar yang luar biasa, mengingatkan pada fenomena demam kanal, kereta api, elektrifikasi, hingga dot-com boom. Fenomena ini menunjukkan ketangguhan sektor korporasi AS dalam berbisnis di tengah gejolak politik di Washington.
Sinyal Bahaya di Balik Ketenangan
Namun, ketenangan pasar ini terjadi di tengah kebijakan moneter dan fiskal yang sangat longgar. Bank Sentral AS (The Fed) gagal mencapai target inflasi selama bertahun-tahun, dan defisit anggaran AS melonjak hingga sekitar 6% dari PDB. Utang publik pun meroket ke level pasca-Perang Dunia II.
Ekonomi AS saat ini dipaksa berjalan “terlalu panas” (_running hot_), tanpa peluang pengurangan utang dalam waktu dekat. Bank for International Settlements (BIS) memperingatkan bahwa lonjakan investasi teknologi di masa lalu, termasuk AI saat ini, seringkali menarik modal lebih besar daripada keuntungan komersial, yang berujung pada resesi ekonomi.
Tanda-tanda keretakan mulai terlihat di pasar obligasi melalui fenomena “Trump discount”. Sejak pandemi Covid-19, suku bunga obligasi pemerintah AS jangka panjang terus naik. Namun, imbal hasil (_yield_) saat ini dinilai belum sepenuhnya memperhitungkan risiko inflasi masa depan.
Jebakan Utang dan Tekanan pada Bank Sentral
Dunia menghadapi kebutuhan dana besar untuk populasi lansia, peningkatan anggaran pertahanan, dan lonjakan biaya akibat perubahan iklim. Sementara itu, The Fed berada dalam posisi sulit.
Pembiayaan utang pemerintah AS sangat bergantung pada surat utang jangka pendek. Kenaikan suku bunga oleh The Fed untuk melawan inflasi akan langsung membengkakkan biaya pembayaran utang pemerintah. Hal ini menciptakan risiko _fiscal dominance_, di mana pemerintah dapat memaksa bank sentral mencetak uang untuk membiayai defisit.
Stabilitas keuangan juga terancam karena utang jangka pendek ini banyak dipegang oleh _hedge fund_ spekulatif. Dengan kebijakan moneter dan fiskal AS yang ekspansif dan kondisi keuangan yang longgar, terlalu dini memprediksi kapan pasar akan lumpuh total. Namun, ketegangan di Teluk Persia dan kesabaran pasar obligasi yang menipis terus menghantui.
Prediksi kuat menunjukkan titik kritis pasar ini akan terjadi dalam 12 bulan ke depan. Kebijakan ekonomi Donald Trump dengan doktrin “America First” yang agresif, termasuk pemotongan pajak korporasi dan tarif impor tinggi, telah mengganggu rantai pasok global. Intervensi Trump pada stabilitas geopolitik, seperti di Selat Hormuz, meningkatkan ketidakpastian dan biaya produksi global. Pasar keuangan global kini terjebak antara ilusi pertumbuhan ekonomi AI dan bom waktu utang akibat kebijakan AS yang tidak berkelanjutan.
Ikuti Jurnal Indonesia
