— JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menyoroti potensi besar Kabupaten Klungkung, Bali, di sektor pariwisata, pertanian, dan budidaya rumput laut sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Potensi ini menjadi fokus utama dalam program pemberdayaan yang akan disiapkan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam audiensi dengan Bupati Klungkung I Made Satria dan jajarannya di Kantor Kemensos, Jakarta, hari ini, menyatakan bahwa daerah tersebut memiliki peluang yang bisa dikembangkan bersama. Pemerintah Kabupaten Klungkung memaparkan kondisi dan potensi daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.

Bupati Klungkung I Made Satria mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan tersebut memiliki potensi pariwisata darat dan laut yang signifikan, namun peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata. “Kami memiliki potensi, tapi belum tergarap dengan baik,” ujar Satria dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2026).

Dengan jumlah penduduk sekitar 225 ribu jiwa, mayoritas masyarakat Klungkung masih bergantung pada sektor pertanian, baik lahan kering maupun budidaya rumput laut, sementara sektor pariwisata terus berkembang. Pemerintah daerah berupaya agar pertumbuhan potensi daerah berjalan selaras dengan penguatan ekonomi masyarakat. “Melihat kondisi sosial kami di Kabupaten Klungkung ini cukup membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kami ingin menyinergikan program-program yang ada,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo mengusulkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebagai solusi. Program ini dirancang untuk keluarga penerima manfaat yang siap mengembangkan usaha mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan sosial. “Yang bisa diusulkan untuk Klungkung itu pertama mungkin PPSE. PPSE itu pemberdayaan. Kita membantu masyarakat untuk keluar dari bansos,” jelas Agus Jabo.

Melalui PPSE, keluarga yang memenuhi kriteria dapat menerima dukungan usaha hingga Rp5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dukungan ini dapat disesuaikan dengan kemampuan dan potensi lokal, seperti usaha peternakan, perikanan, atau kegiatan produktif lainnya. “Masyarakat memang membutuhkan untuk keberdayaan. Misal ingin beternak, ingin pelihara ikan, gitu. Dukungannya Rp5 juta per keluarga,” tutur Agus Jabo.

Agus Jabo menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Klungkung, melalui Dinas Sosial, untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan. Tujuannya adalah memetakan keluarga yang siap mengikuti program pemberdayaan ini. “Bagi Kemensos, pemberdayaan menjadi penting agar bantuan sosial tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar,” tegasnya.

Sepanjang tahun 2025, total bantuan sosial Kemensos yang disalurkan di Kabupaten Klungkung mencapai Rp48,82 miliar kepada 15.745 KPM. Bantuan tersebut mencakup berbagai program, termasuk dukungan untuk anak yatim piatu, bantuan permakanan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sosial, serta PBI Jaminan Kesehatan. Selain itu, Agus Jabo juga berharap Klungkung dapat memiliki Sekolah Rakyat sendiri, sebuah inisiatif yang disambut baik oleh pemerintah kabupaten yang menyatakan kesiapan mengupayakan lahan yang diperlukan.

Pertemuan tersebut juga membahas kesiapsiagaan bencana, mengingat Klungkung memiliki wilayah kepulauan dan menghadapi sejumlah risiko bencana. Kemensos menawarkan pembentukan Kampung Siaga Bencana yang dilengkapi dengan lumbung sosial. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, menambahkan bahwa Klungkung memiliki pengalaman menjadi wilayah penyangga saat erupsi Gunung Agung, di mana banyak warga Karangasem mengungsi ke Klungkung. “Kalau kami lebih dekat dengan permasalahan erupsi Gunung Agung. Warga dari Kabupaten Karangasem sebagian besar kami yang menampung untuk pengungsian,” tutup Lesmana.

Audiensi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemensos, antara lain Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara, serta jajaran Tenaga Ahli Menteri. Dari Pemkab Klungkung hadir pula Kepala Bappeda I Ketut Arie Gunawan dan Kepala BPKPD I Nyoman Susanta.