Jurnal Indonesia — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027 diprediksi turun menjadi sekitar Rp 174 triliun. Pernyataan itu disampaikan Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Said mengungkapkan angka itu merupakan penyesuaian dari pagu MBG pada 2026 yang mencapai Rp 268 triliun. Penetapan anggaran akhir akan melibatkan pemerintah dan dijadwalkan disahkan pada September mendatang.

Menurut Said, penghitungan kebutuhan didasarkan pada titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah siswa penerima manfaat. Ia menyebutkan jumlah titik SPPG yang tercantum sebanyak 27.000, tetapi kebutuhan idealnya 21.000 titik.

“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita,” kata Said.

Said menambahkan pertimbangan lain adalah adanya alokasi di luar anggaran pendidikan, seperti anggaran kesehatan untuk program terkait stunting dan ibu hamil. Dengan perhitungan tersebut, ia memperkirakan alokasi MBG tidak akan melebihi Rp 174 triliun pada 2027.

“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun,” ujar Said.

Wakil rakyat dari PDIP itu menekankan penurunan anggaran tidak boleh mengorbankan tata kelola dan kualitas gizi bagi penerima manfaat.

“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” ungkapnya.

Said menyatakan penurunan dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun tergolong signifikan. Ia mengingatkan bahwa keputusan akhir mengenai besaran anggaran akan diketok bersama pemerintah pada bulan September.

“Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah,” kata Said. “Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah,” tambahnya.