Jurnal Indonesia — Upaya pemerintah dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dinilai telah maksimal, namun masih membutuhkan kerja ekstra, anggaran, dan peralatan yang memadai. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, berpandangan bahwa penanganan karhutla belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan anggaran.

“Pemerintah baik pusat dan daerah tentu sudah maksimal mengerahkan seluruh tenaga dan upaya dalam melakukan penanganan. Namun, karena titik kebakaran sangat banyak dan kondisi sangat kering yang menyebabkan sulitnya mengatasi kebakaran. Apalagi terjadi di malam hari yang menjadi salah satu penyebab kesulitan dan menyebar sangat cepat,” kata Daniel kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).

Daniel mendorong pemerintah untuk segera mengambil keputusan mengenai nasib status bencana karhutla di Kalimantan. Ia menilai penetapan status bencana nasional akan berdampak luas dan signifikan terhadap penanganan karhutla. Hal ini diharapkan dapat mendorong pengerahan alat yang lebih mumpuni dan anggaran yang cukup untuk mendatangkan alat pemadam yang efektif seperti water bombing dan penggunaan pesawat dengan cairan zat yang mempercepat pemadaman.

“Agar apa? Agar seluruh upaya pemadaman dilakukan secara cepat, terutama mendatangkan alat pemadam yang efektif baik itu water boombing, menggunakan pesawat dengan cairan zat yang membantu percepat pemadaman, serta upaya lain untuk menyiapkan APD bagi para pemadam lapangan. Kondisi saat ini sudah extraordinary, dampaknya sangat besar terutama bagi kesehatan masyarakat karena udara sudah sangat berbahaya bagi masyarakat, jangan sampai sudah menimbulkan banyak korban baru bertindak lebih lanjut,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio, Kalimantan Barat. Prabowo menegaskan kedatangannya untuk melihat keadaan nyata proses penanganan karhutla.

“Baik terima kasih Saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata,” kata Prabowo membuka rapat, Sabtu (22/8).

Dalam rapat tersebut, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Brigjen Purnawirawan Asrianus Bulo, melaporkan bahwa berdasarkan data satelit 24 jam terakhir, terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.

“Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat,” ujar Asrianus Bulo.