Jurnal Indonesia — Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menyoroti masalah pengawasan arus keluar masuk orang Indonesia yang dinilainya terus berulang dari waktu ke waktu. Menurutnya, pergantian pejabat maupun sistem belum mampu menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Pernyataan ini disampaikan Marinus saat Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta. Ia menekankan bahwa persoalan orang asing masuk ke Indonesia maupun warga negara yang keluar negeri bukanlah hal baru.

“Menteri berganti, dirjen berganti, kepala kantor wilayah berganti, kepala kantor imigrasi berganti, tapi persoalannya terus berulang,” kata Marinus, Rabu (9/9/2026).

Marinus mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada angka pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau pemalsuan dokumen perjalanan. Ia berpendapat bahwa jaringan di balik pengiriman orang ke luar negeri juga harus dibongkar tuntas.

“Jangan berhenti pada berapa orang yang dicegah atau berapa paspor yang dipalsukan. Yang harus kita bongkar itu siapa sponsornya, siapa perekrutnya, siapa jaringannya, perusahaan mana yang terlibat dan siapa fasilitatornya,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi intervensi terhadap petugas imigrasi di lapangan. Marinus menilai petugas yang sudah berupaya melakukan pencegahan bisa saja terpaksa meloloskan seseorang karena mendapat tekanan dari pihak tertentu.

“Pertanyaannya, berapa banyak orang yang akhirnya lolos karena petugas mendapat tekanan? Bisa saja tekanannya dari internal, eksternal, hubungan pertemanan atau kepentingan tertentu. Ini yang harus berani kita buka,” ungkapnya.

Sebagai contoh, Marinus merujuk pada kasus pengiriman warga negara Indonesia ke Kamboja. Ia menjelaskan bahwa ketika warga negara Indonesia mengalami masalah di luar negeri, penanganannya justru membebani perwakilan Indonesia di negara tersebut.

“Jangan sampai orang lolos karena administrasinya tidak lengkap, kemudian setelah di luar negeri baru kita tahu ada masalah. Ketika ada yang meninggal atau menjadi korban, yang repot akhirnya KBRI kita di sana,” katanya.

Selain arus keluar warga negara Indonesia, Marinus juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap orang asing yang masuk menggunakan visa turis namun kemudian melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Ia mencontohkan adanya orang asing yang bekerja, mengajar diving, atau membuka kegiatan kebugaran dan yoga di Indonesia.

Marinus melihat persoalan ini dari perspektif kepentingan nasional. Ia mempertanyakan kondisi di mana orang asing dapat datang dan mencari penghidupan di Indonesia, sementara pada saat yang sama warga negara Indonesia menghadapi kesulitan serius ketika bekerja di luar negeri.

“Yang kita lihat setiap hari, orang asing keluar-masuk Indonesia, mencari makan di negara kita. Tapi pertanyaannya, apa yang mereka berikan kepada negara kita? Sementara di sisi lain, kita mengirimkan orang-orang Indonesia ke luar negeri, tetapi mereka justru disiksa dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum,” kata Marinus.

Ia menilai negara perlu menunjukkan keberpihakan yang lebih kuat terhadap perlindungan warga negara Indonesia, baik saat berada di dalam negeri maupun ketika bekerja di luar negeri. Marinus menegaskan agar negara tidak mudah memberikan ruang bagi orang asing jika pada akhirnya warga Indonesia menjadi korban di luar negeri tanpa penanganan yang memadai.

Marinus menambahkan bahwa pembangunan teknologi seperti autogate dan sistem informasi tidak akan efektif jika masih dapat ditembus oleh intervensi atau kepentingan tertentu. Ia menekankan bahwa sistem yang bagus bisa rusak jika masih ada kekuasaan atau intervensi yang bisa melewatinya.

Oleh karena itu, Marinus menekankan pentingnya integritas petugas dan keberanian dalam menjalankan aturan tanpa pandang bulu. “Persoalannya bukan hanya teknologi dan anggaran. Yang paling penting adalah integritas, kejujuran dan keberanian menjalankan aturan. Kalau sistemnya bagus tapi bisa diintervensi, akhirnya sistem itu tidak berarti apa-apa,” tutupnya.