Jurnal Indonesia — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menyalurkan bantuan gempa yang telah diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tito menekankan agar dana bantuan tersebut tidak ditahan dan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan dana bantuan gempa senilai miliaran rupiah untuk pemda di NTT. “Presiden, ini perlu karena mereka ini banyak yang ada di pengungsian segala macam. Semua mintanya kepada pemerintah daerah, camat, desa,” ujar Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Presiden Prabowo menyetujui usulan Tito untuk memberikan bantuan sekitar Rp 5-10 miliar untuk setiap kabupaten di Flores, dan Rp 10-20 miliar untuk provinsi. “Langsung beliau menjawab, ‘Double saya berikan’,” tambah Tito.

Total dana bantuan yang disalurkan ke Provinsi NTT adalah Rp 40 miliar, sementara 8 kabupaten di Flores masing-masing menerima Rp 20 miliar. Dengan demikian, total dana yang disalurkan ke daerah di NTT mencapai Rp 200 miliar.

“Nah, kami kan melakukan pengecekan, pendampingan, agar anggaran itu, namanya untuk bencana, segera gunakan untuk membantu masyarakat yang ada di tenda, yang di pelosok-pelosok desa, ya,” kata Tito.

Menurut Tito, beberapa kepala daerah, terutama pemprov, telah mengalokasikan dan merealisasikan dana bantuan tersebut. Namun, ada pula daerah yang realisasinya masih sangat lambat. “Maka tadi saya berikan apresiasi kepada Gubernur, Pak Melki, ya, yang sudah merealisasikan 43% dari yang diberikan oleh Bapak Presiden. Tapi, ada juga yang masih cuma 1% lebih Sikka, ada yang cuma 7%. Padahal kami sudah 2 tim untuk mendampingi dari Itjen,” ungkapnya.

Tito menambahkan bahwa dana bantuan gempa ini dapat segera direalisasikan dalam kondisi darurat dengan prosedur yang mudah dan pengawasan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). “Tapi, ada juga daerah yang… artinya ya eman-eman kalau bahasa saya. Sudah diberikan anggaran untuk membantu masyarakat, tapi realisasinya masih lambat,” pungkasnya.