Jurnal Indonesia — JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan enam tim guna memberikan bantuan penerbitan dokumen kependudukan bagi warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tim-tim ini disebar ke beberapa kabupaten yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut saat mengikuti rapat terbatas yang digelar secara hibrida di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Laporan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami juga mengirimkan tim dukcapil untuk membantu dokumentasi pencetakan dokumen kependudukan,” ujar Tito dalam laporannya.

Keenam tim tersebut ditempatkan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada dan Nagekeo, Ende, serta Sikka. Hingga kini, tercatat sudah belasan ribu dokumen kependudukan warga yang berhasil diterbitkan oleh tim-tim tersebut.

“Sudah memproduksi sebanyak 11 ribu surat menyurat kependudukan, dokumen penting mereka,” jelas Tito mengenai capaian timnya.

Lebih lanjut, Tito juga telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan korban gempa di NTT. Koordinasi ini mencakup upaya penerbitan dokumen kendaraan seperti STNK, SIM, dan BPKB bagi warga.

“Ini juga kami sudah menyampaikan kepada Bapak Kapolri untuk SIM, STNK, BPKB, juga proaktif tanpa bayar, gratis,” tegas Tito.

Selain dengan jajaran Kepolisian, Tito juga menjalin koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Fokus koordinasi ini adalah untuk membantu penerbitan kembali sertifikat lahan milik warga yang terdampak gempa NTT.

“Kami juga ada koordinasi dengan Menteri ATR/BPN untuk masalah sertifikat untuk diterbitkan kembali,” imbuhnya, menandaskan upaya pemerintah dalam pemulihan pasca-gempa.