— Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menganggap gestur Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai sinyal kesiapan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Sugiat menekankan bahwa pembahasan mengenai pemilu masih sangat jauh.

Menurut Sugiat, yang paling dibutuhkan bangsa saat ini adalah kesolidan seluruh elemen, baik yang berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, untuk bekerja bersama mencari solusi atas berbagai persoalan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa Partai Demokrat dan AHY adalah bagian dari pemerintahan.

“Ya, saya berharap setiap kita fokus saja menuntaskan kerja-kerja kita yang diamanahkan kepada kita, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kalau terkait dengan pemilu kan masih lama kan. Sementara banyak persoalan kerakyatan yang membutuhkan solusi dari kita bersama, kan begitu,” ungkap Sugiat kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah bersama pemerintah untuk menuntaskan persoalan-persoalan kerakyatan. Sugiat, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR, menyatakan bahwa di internal Gerindra belum ada pembahasan mengenai pemilu yang akan datang.

“Fokus bersama pemerintahan Pak Prabowo untuk menuntaskan persoalan-persoalan kerakyatan. Kalau memang ada temuan data fakta-fakta di lapangan terkait dengan kondisi rakyat, mari kita sama-sama mencari solusinya supaya itu bisa tuntas, kan begitu,” ujar Sugiat.

“Kalau pemilu kan masih lama, Pak Prabowo sendiri kan di internal Gerindra tidak pernah membahas apa pun terkait dengan pemilu. Kami masih fokus mengawal program-program strategis Pak Prabowo supaya bisa tereksekusi dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Pernyataan Doli Kurnia

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan AHY mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang selamanya. Doli sempat menyoroti gestur AHY dalam pidato politiknya pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat.

“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli kepada wartawan.

Namun, Doli menyoroti posisi AHY yang berada di dalam koalisi pemerintah. Ia memandang penyampaian AHY tersebut seolah memberikan sinyal kuat untuk menjadi pesaing di pilpres mendatang.

“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli.

Ia menambahkan, “Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi.”

Doli menekankan bahwa kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini merupakan tanggung jawab bersama. Ia menyinggung beberapa pihak yang sudah mulai menyiapkan diri menjelang Pilpres 2029.

“Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” ungkap dia.

Ia juga menyinggung soal pihak yang mulai menunjukkan poros politik menjelang Pemilu 2029, seperti Ketua Umum Projo, Budi Arie. Doli kemudian berbicara mengenai poros ‘Cikeas’ yang menurutnya mulai dibangun saat ini.

“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” kata dia.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menyatakan bahwa Partai Golkar menghormati setiap langkah politik yang diambil oleh partai lain. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak otoritas masing-masing partai.

“Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu ‘poros politik’ penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik,” kata dia.

“Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” imbuhnya.