Jurnal Indonesia — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengidentifikasi empat komponen utama yang krusial bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya memperkuat perekonomian wilayahnya. Keempat pilar tersebut adalah konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor.

Menurut Tito, menjaga konsumsi rumah tangga tetap tinggi sangat bergantung pada peningkatan daya beli masyarakat. Pemda memiliki peran penting untuk memastikan warganya memiliki pendapatan yang memadai, sehingga mereka mampu berbelanja dan pada gilirannya menggerakkan roda perekonomian. “Konsumsi rumah tangga tinggi kalau daya beli masyarakat tinggi, masyarakat bekerja mereka memiliki penghasilan, yang sulit diberikan bantuan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (9/9/2026).

Pernyataan ini disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di JW Marriott Hotel, Kota Medan, Sumatera Utara.

Komponen kedua yang ditekankan adalah belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tito menilai bahwa realisasi belanja yang optimal, seiring dengan tingginya pendapatan daerah, akan memastikan peredaran uang di masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus bagi sektor swasta.

Selanjutnya, komponen ketiga adalah investasi. Pemda dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif guna menarik penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri. Masuknya investasi diharapkan dapat memacu aktivitas sektor swasta dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah mempermudah proses perizinan berusaha.

Komponen keempat mencakup sektor perdagangan, yang berfokus pada peningkatan ekspor sekaligus pengendalian impor. Tito menekankan pentingnya daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan mereka agar produk lokal mampu bersaing dan menembus pasar yang lebih luas. “Jadi, kalau ingin kita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun daerah empat komponen ini harus dikuasai,” tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya terpaku pada angka pertumbuhan ekonomi semata. Ia menekankan perlunya melakukan diagnosis mendalam terhadap komponen-komponen yang memengaruhinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan II 2026, tercatat dua provinsi di Sumatera, yaitu Kepulauan Riau (6,99%) dan Lampung (5,29%), memiliki pertumbuhan ekonomi yang menyamai atau melampaui rata-rata nasional sebesar 5,29%.

Oleh karena itu, Tito meminta Pemda untuk berkolaborasi dengan pihak terkait seperti BPS dan Bank Indonesia dalam menganalisis perbedaan pertumbuhan antar daerah. Jika suatu daerah menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah, penting untuk mengidentifikasi apakah penyebabnya berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, atau kinerja ekspor-impor. “Ibarat kita mencari penyakit, mengobati penyakit, kita mencari mendiagnosa dulu masalahnya apa dari empat komponen itu. Setelah kita tahu penyakitnya oh ini masalahnya baru kita melakukan terapi, terapinya melakukan tindakan kebijakan,” pungkasnya.