Jurnal Indonesia — Jakarta — Ancaman disinformasi berevolusi di era kecerdasan buatan (AI). Teknologi yang mampu memproduksi konten manipulatif dalam skala besar dipandang mempercepat penyebaran informasi palsu dan menantang upaya menjaga integritas ruang digital.

Pertemuan multilatar yang mengangkat topik ini menekankan perlunya respons komprehensif dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

Percepatan Penyebaran Konten Manipulatif

Molly Prabawaty, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, menyatakan perkembangan AI membawa tantangan baru dalam menjaga integritas informasi. Menurutnya, teknologi tersebut memungkinkan produksi dan distribusi konten manipulatif berlangsung lebih cepat, lebih masif, dan semakin sulit dikenali masyarakat.

“Karena itu diperlukan respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Molly di Jakarta.

Perlu Pendekatan Multidimensi

Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta Matthew Perrement menilai penanganan disinformasi harus melampaui perhatian pada konten semata. Ia menekankan pentingnya memahami jaringan, aktor, dan mekanisme penyebaran informasi manipulatif.

Matthew menyarankan kombinasi pendekatan, termasuk pemanfaatan teknologi, penguatan instrumen hukum, pendidikan publik, serta dukungan terhadap jurnalisme berkualitas. Semua langkah itu, menurutnya, harus menghormati keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, dan nilai-nilai demokrasi.

Kolaborasi Lintas Sektor

Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno menegaskan bahwa penguatan ketahanan informasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. “Penguatan ketahanan informasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, media, platform digital, akademisi, masyarakat sipil, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Salah satu keluaran Program PIMHIE disebut Sarwoto adalah sebuah Policy Paper yang disusun melalui proses kolaboratif antarpemangku kepentingan. Dokumen itu diharapkan menjadi kontribusi bagi penguatan ketahanan informasi di Indonesia.

Temuan Riset dan Implikasi Literasi Digital

Rachael McGuin, Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific, menyoroti penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai sumber informasi sebagai tantangan lain dari derasnya arus digital.

Dalam forum, BBC Media Action memaparkan hasil penelitian kondisi ekosistem informasi di Indonesia. Temuan menunjukkan media arus utama masih paling dipercaya publik, dengan 71% responden menyatakan percaya kepada media mapan, sementara tingkat kepercayaan terhadap sumber berita berbasis influencer hanya 32%.

Penelitian juga mengungkap kelompok masyarakat yang aktif menggunakan platform digital namun tetap rentan terhadap misinformasi dan disinformasi. Hasil itu menekankan pentingnya strategi literasi digital yang disesuaikan dengan karakteristik tiap kelompok masyarakat.

Dampak AI pada Jurnalisme

Dari sisi industri media, mayoritas jurnalis Indonesia menilai AI dapat meningkatkan efisiensi kerja jurnalistik, tetapi ada kekhawatiran terkait kualitas jurnalisme, lapangan pekerjaan, serta potensi penyebaran informasi menyesatkan jika tidak diatur dengan pedoman yang jelas.

Roadmap Nasional Menanggulangi Disinformasi

Neil R. Tobing mempresentasikan dokumen kebijakan bertajuk Indonesia’s National Roadmap on Addressing Disinformation. Roadmap tersebut memandang disinformasi sebagai risiko sistemik yang dapat memengaruhi kohesi sosial, kepercayaan publik terhadap institusi, stabilitas demokrasi, hingga ketahanan nasional.

Dokumen mengusulkan lima pilar utama penguatan ketahanan informasi nasional: literasi digital, jaringan cek fakta, jurnalisme berkualitas, tata kelola platform digital, serta penelitian dan inovasi. Semua pilar didukung prinsip kolaborasi multipemangku kepentingan, akuntabilitas platform, penghormatan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kebijakan berbasis bukti.

Harapan dari Forum

Acara PIMHIE International Learning Showcase berjudul Building Healthy Information Environments: Collaborative Responses to Disinformation in the Digital Age diselenggarakan MASTEL bersama BBC Media Action pada Kamis (18/6). Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dari Indonesia dan kawasan ASEAN.

Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap pelajaran dari Program PIMHIE dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan serta penguatan kolaborasi nasional dan regional dalam membangun lingkungan informasi yang sehat, terpercaya, dan tangguh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.