Jurnal Indonesia — Pemerintah mengarahkan seluruh warga negara Indonesia untuk memiliki rekening bank guna mendukung perluasan inklusi keuangan dan mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) serta berbagai program pemerintah secara digital. Arahan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).

Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menyiapkan pembukaan rekening secara masif bagi masyarakat. “Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia mempunyai rekening. Tentu diminta BRI dan Bank Syariah Indonesia untuk mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.

Dalam prosesnya, data yang akan digunakan adalah data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan dengan sistem di Bank Indonesia, terutama untuk sistem pembayaran dan gateway system yang menggunakan QRIS. “Data yang dipakai adalah data Dukcapil yang dipadankan dengan sistem di Bank Indonesia, terutama untuk payment system dan gateway system menggunakan QRIS,” jelas Airlangga.

Pernyataan Airlangga ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) yang membahas dua isu strategis: optimalisasi inklusi keuangan nasional dan perpanjangan bantuan pangan beras hingga akhir 2026. Terkait sektor keuangan, tingkat inklusi keuangan Indonesia berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencapai 93,62%, sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57%, yang mana angka literasi ini melampaui standar negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 63%.

Untuk terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Ketersediaan rekening ini nantinya akan menjadi sarana utama penyaluran berbagai program bantuan sosial maupun program pemerintah lainnya, dengan harapan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terintegrasi secara digital.

Selain isu inklusi keuangan, ratas tersebut juga mendiskusikan langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino dan penguatan ketahanan pangan nasional. Airlangga memastikan program bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram (kg) per bulan yang telah berjalan hingga September 2026 akan resmi diperpanjang atas arahan Presiden Prabowo. Bantuan ini akan dilanjutkan hingga akhir tahun dengan tambahan alokasi untuk Oktober, November, dan Desember. “Arahan Bapak Presiden untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember,” pungkasnya.