Jurnal Indonesia — JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti praktik penanaman sawit di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Puan menyatakan akan meminta pihak terkait untuk segera menyelidiki dugaan alih fungsi lahan tersebut.

“Dan tadi seperti ditanyakan, apakah hal-hal yang terkait karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Ia menegaskan bahwa lahan bekas karhutla seharusnya tidak boleh ditanami sawit.

Sorotan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta agar temuan lahan bekas karhutla yang langsung diubah menjadi perkebunan segera diselidiki karena dianggap sudah kelewatan.

Prabowo menerima laporan mengenai hal tersebut dari Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9). Rapat tersebut dihadiri oleh anggota kabinet hingga kepala daerah secara hybrid.

Prabowo menyoroti lahan yang dibakar berubah menjadi wilayah perkebunan dalam waktu singkat. Ia memerintahkan agar temuan tersebut diselidiki lebih lanjut. “Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat jadi ini benar-benar kesengajaan apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga meminta agar nama-nama korporasi yang terlibat dalam kasus karhutla segera diserahkan kepadanya. Ia menyatakan bahwa izin perusahaan yang terbukti bersalah akan dicabut. “Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, 8 maupun yang 18 dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya, ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” ujarnya.