Jurnal Indonesia — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan bahwa penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara nasional baru mencapai 147.871 unit rumah hingga 10 September 2026. Nilai pembiayaan yang tersalurkan tercatat sekitar Rp 18,4 triliun.

Angka tersebut baru memenuhi 42,2% dari target penyaluran FLPP tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit rumah. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa realisasi ini masih terus diupayakan untuk ditingkatkan.

Untuk meningkatkan keterjangkauan dan memperluas akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah telah menyediakan opsi jangka waktu pembiayaan atau tenor maksimal hingga 40 tahun. Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif, menjelaskan bahwa kemudahan tenor ini merupakan salah satu ketentuan unggulan dalam skema KPR Sejahtera FLPP, namun bersifat pilihan dan dapat disesuaikan dengan kemampuan penerima manfaat.

Selain itu, BP Tapera juga terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan penerima manfaat, termasuk ketentuan kepemilikan rumah pertama dan batas penghasilan yang disesuaikan dengan zonasi wilayah. Syarat utama penerima KPR FLPP meliputi kewarganegaraan Indonesia, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, status tidak kawin atau pasangan suami istri, tidak memiliki rumah, serta memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas MBR sesuai peraturan.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kanal digital guna mencari informasi ketersediaan rumah subsidi agar lebih mudah menemukan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. BP Tapera berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi dan sinergi dengan pemerintah, bank penyalur, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya demi memperluas akses MBR terhadap rumah layak dan terjangkau, serta mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.

FLPP sendiri merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi MBR yang dikelola oleh BP Tapera.

Di sisi lain, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai salah satu bank penyalur, mengeluhkan lambatnya penyaluran FLPP. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa pihaknya bersikap konservatif karena industri perumahan, terutama segmen MBR, masih mengalami perlambatan dalam pembangunan maupun pembelian rumah.

“Kalau kita lihat pertumbuhan KPR, terutama yang masyarakat berpenghasilan rendah, memang lebih slow pembangunan rumah maupun pembelian rumah. Jadi kita tidak berani membuat target melebihi tren yang terjadi di industri perumahan,” ujar Nixon dalam Pubex Live 2026, Kamis (10/9/2026).

Akibat perlambatan ini, BTN tidak akan merevisi target pertumbuhan kreditnya ke arah atas, meskipun realisasi kredit pada semester I-2026 telah melampaui proyeksi awal. Target pertumbuhan kredit BTN tetap dipatok sebesar 8-10%.

Nixon juga menyoroti kendala dari sisi pasokan, di mana pembangunan rumah di beberapa daerah, khususnya Jawa Barat, masih terhambat oleh persoalan perizinan. “Apalagi sisi supply-nya juga masih pelan ya. Terutama di daerah Jawa Barat. Jadi ada beberapa persoalan perizinan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kami juga tetap memasang angka 8-10%,” tuturnya.