Jurnal Indonesia — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk segera membuka data kondisi seluruh bangunan sekolah di Ibu Kota. Desakan ini muncul menyusul insiden robohnya bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09, yang menyoroti pentingnya inventarisasi dan perbaikan sekolah berdasarkan skala prioritas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang digelar bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Senin (27/7/2026). Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki, menilai bahwa kondisi bangunan sekolah di Jakarta sudah memerlukan perhatian serius dan masuk dalam tahap darurat.

“Ketika kita melihat kondisi bangunan kemarin, boleh dibilang kita sudah masuk ke dalam tahapan darurat. Maka sangat diperlukan kita minta data kondisi sekolah eksisting hari ini,” ujar Subki. Ia menekankan pentingnya data yang memuat tingkat kerusakan setiap sekolah, mulai dari yang masih layak, rusak ringan, sedang, hingga berat. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan renovasi dan rehabilitasi bangunan sekolah di masa mendatang.

Subki juga menegaskan bahwa inventarisasi data yang akurat sangat krusial untuk memastikan penanganan sekolah yang kondisinya membahayakan tidak mengalami keterlambatan. “Mohon datanya diinventarisasi dengan baik sehingga tidak ada pernyataan bahwa seseorang baru tahu. Tentu itu sangat kita tidak inginkan terjadi,” katanya.

Senada dengan itu, anggota Komisi E DPRD DKI, Raden Gusti Arief, meminta Dinas Pendidikan memaparkan hasil inventarisasi bangunan sekolah yang sebelumnya telah diminta oleh Gubernur DKI Jakarta. “Kalau kemarin saya dengar Pak Gubernur juga meminta inventarisasi semua bangunan. Apakah sudah ada? Kalau sudah ada, sampaikan juga kepada kami wilayah-wilayahnya mana saja, supaya kita tahu persis kondisi bangunan sekolah di DKI Jakarta seperti apa,” ungkap Gusti.

Ia berharap data tersebut dilengkapi dengan persentase tingkat kerusakan setiap bangunan sekolah. “Kalau bisa ada persentase tingkat kerusakan atau kondisi bangunannya,” tambahnya. Anggota Komisi E lainnya, Cicha Koeswoyo dari fraksi PDIP, juga menyuarakan keprihatinan atas kondisi banyak sekolah di Jakarta yang membutuhkan penanganan serius. Ia melihat kasus SDN Kebayoran Lama Selatan 09 sebagai momentum untuk mempercepat revitalisasi sekolah.

Cicha menyebutkan informasi yang diterimanya mengindikasikan lebih dari 250 sekolah di Jakarta membutuhkan penanganan mendesak. “Masih banyak di daerah lain di DKI ini. Mungkin ada 250 lebih yang memang benar-benar membutuhkan penanganan yang solutif,” jelasnya. Dalam rapat tersebut, Komisi E DPRD DKI juga meminta Dinas Pendidikan untuk menyusun peta jalan (roadmap) perbaikan sekolah serta daftar prioritas pembangunan dan rehabilitasi. Hal ini penting agar proses penganggaran dapat dikawal secara berkelanjutan dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.