Jurnal Indonesia — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan program ambisius untuk membuka rekening bank secara massal bagi lebih dari 200 juta penduduk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa alokasi dana sekitar Rp 11 triliun akan disiapkan untuk program ini, di mana setiap rekening baru akan diisi dengan dana awal sebesar Rp 50 ribu.

Menurut Airlangga, anggaran untuk program strategis ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp 11 T (triliun) lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/9/2026).

Namun, Airlangga belum dapat memastikan apakah seluruh anggaran tersebut akan diambil dari APBN Tahun Anggaran 2026 atau akan merambah ke APBN 2027. Pembahasan mengenai besaran anggaran dan skema detail pembukaan rekening masih terus dilakukan secara intensif bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,” terangnya lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa rencana pembukaan rekening ini akan diimplementasikan secara bertahap. Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat mulai berjalan sebelum akhir tahun 2026.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Tujuannya adalah untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi keuangan di seluruh penjuru negeri.

Sebelumnya, Airlangga telah menyampaikan bahwa pemerintah sedang dalam proses mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal yang akan melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan yang kini sedang dipertimbangkan adalah melakukan sinkronisasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).