Jurnal Indonesia — Angka inklusi keuangan di Indonesia disebut hampir mencapai 90%, namun pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masih tertinggal. Kesenjangan antara akses dan literasi dinilai menjadi tantangan utama agar manfaat transformasi digital benar-benar dirasakan lapisan masyarakat.

Komisaris Utama Amartha, Rudiantara, mengatakan bahwa perluasan akses layanan keuangan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, literasi keuangan harus menjadi perhatian karena masih banyak pihak yang memiliki akses produk keuangan namun belum mengetahui cara memanfaatkannya secara bijak.

“Inklusi keuangan saja tidak cukup. Masyarakat perlu memahami cara mengelola keuangan secara bijak, bukan sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan,” ujar Rudiantara dalam diskusi bertajuk “Infrastructure, Investment, Impact: Building Inclusive Financial Ecosystems” pada The 2026 Asia Grassroots Forum di Jakarta.

Literasi Jadi Tantangan Di Tengah Laju Digitalisasi

Rudiantara menilai tantangan literasi menjadi semakin penting seiring pesatnya layanan keuangan digital dan fintech. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat berisiko menggunakan layanan keuangan secara tidak optimal atau membuat keputusan finansial yang kurang tepat.

Ia menekankan pendekatan literasi harus disesuaikan dengan karakter masyarakat yang dilayani. Untuk masyarakat pedesaan dan pelaku usaha ultra mikro, pendampingan langsung menjadi faktor penting dalam membangun kebiasaan keuangan sehat.

Fokus Amartha: Pemberdayaan Perempuan Pedesaan

Rudiantara menjelaskan fokus Amartha adalah memberdayakan perempuan pelaku usaha mikro di pedesaan. Ia menyebut sekitar 70% mitra Amartha berada di luar Pulau Jawa, didukung lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang memberikan edukasi dan pendampingan secara langsung.

Konektivitas Sebagai Penopang Layanan Digital

Dalam forum yang sama, Yessie D Yosetya, Director and Chief Information Technology Officer XLSmart, menyoroti pentingnya infrastruktur telekomunikasi. Ia menyatakan layanan digital tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan konektivitas yang memadai.

Yessie menambahkan masih ada wilayah, terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang menghadapi keterbatasan akses internet. “Konektivitas perlu dilihat bukan hanya sebagai akses internet, tetapi bagaimana akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat,” ujarnya.

Akses Pendidikan, Pasar, dan Pembiayaan untuk UMKM

Sandiaga Uno menekankan pelaku UMKM membutuhkan tiga hal utama untuk berkembang: akses pendidikan, akses pasar, dan akses pembiayaan. Menurutnya, akses pasar kerap menjadi kebutuhan lebih mendesak dibanding tambahan modal.

“Tahap awal, akses pasar sering kali menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan pembiayaan, karena pelaku usaha kecil perlu memastikan produknya dapat terserap oleh pasar. Untuk itu, edukasi keuangan sangat penting agar pelaku usaha kecil tidak terjebak pada skema pembiayaan yang tidak sehat,” kata Sandiaga.

Panel Multisektoral Bahas Ekosistem Keuangan Inklusif

Diskusi panel ini menghadirkan narasumber lintas sektor, antara lain Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Rudiantara; Sandiaga Uno; Tigor M. Siahaan, President Director Superbank; serta Yessie D. Yosetya. Diskusi dimoderatori oleh Eddi Danusaputro, BNI Ventures dan Chairman AMVESINDO.

Pembicaraan pada forum tersebut memfokuskan pada upaya mengintegrasikan infrastruktur, investasi, dan dampak sosial untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat.