Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, kembali menyoroti isu kekeringan yang kerap melanda Kabupaten Sukabumi setiap musim kemarau. Ia mendesak agar penanganan krisis air di wilayah tersebut tidak hanya terbatas pada distribusi bantuan air bersih, melainkan berlanjut pada pembangunan sistem penyediaan air yang bersifat permanen dan berkelanjutan.

Hal ini dibahas dalam pertemuan yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Kepala BPBD Kabupaten Sukabumi, Ahli Geodesi, perangkat desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuan pertemuan ini adalah untuk meninjau langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta merumuskan langkah penanganan yang lebih komprehensif. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (10/9).

Salah satu wilayah yang terdampak parah oleh kekeringan adalah Desa Sukamaju. Masyarakat di daerah ini menghadapi keterbatasan akses air bersih saat musim kemarau tiba. Situasi semakin memburuk akibat penurunan debit sejumlah sumber air, memaksa sebagian masyarakat untuk mengandalkan aliran sungai kecil atau selokan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menanggapi kondisi tersebut, Saan menilai bahwa persoalan air tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan darurat. “Penanganan jangka pendek tentu harus dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air. Tetapi yang jauh lebih penting, kita harus mencari solusi jangka panjang yang permanen. Air adalah kebutuhan dasar, sehingga masyarakat tidak boleh terus-menerus bergantung pada bantuan setiap kali musim kemarau datang,” ujar Saan dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pembahasan tersebut, dirancang strategi penanganan yang bersifat bertahap. Untuk kebutuhan mendesak, distribusi air melalui tangki menjadi langkah prioritas guna memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat. Sementara itu, dalam jangka menengah, fokus diarahkan pada pembangunan sarana penampungan air serta perbaikan jaringan perpipaan dari sumber mata air yang masih tersedia.

Untuk solusi jangka panjang, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pembangunan jaringan perpipaan dari Sungai Sukawayana yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 6 kilometer. Keterlibatan ahli geodesi dalam diskusi ini menjadi krusial untuk menganalisis aspek teknis, topografi wilayah, ketersediaan sumber air, serta potensi pembangunan jaringan yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Saan menekankan bahwa penyelesaian masalah air memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. “Persoalan air tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama dan bekerja secara konkret. Kolaborasi menjadi kunci agar solusi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur air harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi musim kemarau. “Jangan sampai setiap musim kemarau kita hanya sibuk mengirim tangki air. Yang harus kita bangun adalah sistemnya, supaya masyarakat tidak terus menunggu bantuan. Kita ingin persoalan ini diselesaikan sampai ke akarnya,” tegas Saan.

Ia berharap hasil pembahasan bersama pemerintah daerah dan para ahli dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program yang konkret. Tujuannya agar masyarakat Kabupaten Sukabumi tidak lagi mengalami masalah kekurangan air yang sama setiap musim kemarau.

Kepala Desa Sukamaju, Jenal Abidin, mengungkapkan rasa terima kasih dan haru atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR RI terhadap permasalahan krisis air bersih di desanya. “Kami atas nama masyarakat desa Sukamaju mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan bantuan Pak Saan Mustopa dalam memberikan solusi jangka panjang terkait masalah krisis air bersih di desa kami,” pungkas Jenal.