Jurnal Indonesia — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengajak seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk berperan aktif dalam menangani berbagai persoalan sektoral di tengah masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat.

Herman menekankan bahwa peningkatan IPM bukan hanya tugas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui aksi nyata dalam mengatasi isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan, dengan pendekatan yang berbasis data.

Sebagai contoh konkret, Herman mengemukakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Ia menegaskan pentingnya kepala desa untuk memiliki data detail mengenai anak yang termasuk dalam kategori ATS agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan arahan kepada para kepala desa se-Kecamatan Situraja, di Desa Cijeler, Kabupaten Sumedang.

“Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi (SADA Jabar),” ujar Herman Suryatman dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026).

Untuk mendukung aksi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar). Aplikasi ini berfungsi mengintegrasikan berbagai data sektoral, meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, serta data sosial kependudukan. Data SADA Jabar juga telah terhubung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat.

“Dengan integrasi tersebut, data masyarakat dapat dipetakan secara lebih detail berbasis ‘by name by address’ menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data itu selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan masyarakat di wilayahnya,” jelas Herman.

Melalui pendekatan berbasis data ini, Herman berharap persoalan warga dapat ditangani secara langsung sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia mencontohkan target untuk tidak ada lagi anak usia 6-12 tahun yang tidak bersekolah, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan seperti sepatu dan seragam untuk membantu menurunkan angka ATS di Jawa Barat.

Lebih lanjut, Herman mencontohkan penanganan stunting. Kepala desa dan perangkatnya diminta proaktif memantau kondisi ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Untuk ibu hamil dari keluarga mampu, intervensi dapat berupa edukasi gizi. Sementara bagi yang membutuhkan, pemerintah desa dapat berkoordinasi untuk penyaluran bantuan seperti telur, susu, hingga vitamin.

Dalam isu kesehatan lain, seperti penanganan Tuberkulosis (TBC), Herman mendorong kepala desa untuk memastikan pasien TBC menyelesaikan pengobatan mereka hingga tuntas, dengan koordinasi bersama Puskesmas setempat.

Demikian pula dalam penanganan pengangguran, Herman menegaskan bahwa pemerintah desa harus memiliki data warga yang belum bekerja agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. “Begitupun soal pengangguran, ‘by name by address’ harus tertangani,” tegasnya.

Herman juga mendorong para camat untuk memastikan kepala desa dan perangkat desa mendapatkan dukungan teknis dalam pengoperasian SADA Jabar. Camat dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk memantau data sektoral di wilayahnya dan perkembangan penanganan persoalan masyarakat oleh pemerintah desa.

Dengan pola kerja berbasis data dan intervensi yang tepat sasaran, Herman optimistis berbagai persoalan sektoral dapat ditekan. Hal ini diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya menaikkan IPM Jawa Barat. “Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, ATS turun, dengan begitu diharapkan IPM akan naik,” tutupnya.