— Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan hingga kini belum mengambil keputusan terkait usulan kenaikan tarif parkir di Ibu Kota. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya pembahasan revisi tarif parkir yang bergulir di DPRD DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa kewenangan untuk menaikkan tarif parkir sepenuhnya berada pada Gubernur. Meskipun demikian, DPRD DKI Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran tengah mendalami berbagai usulan terkait hal tersebut. “Secara jujur saya menyampaikan, sampai hari ini saya belum memutuskan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Pramono, tarif parkir di Jakarta sudah cukup lama tidak mengalami penyesuaian, bahkan hampir 14 tahun. Namun, ia kembali menegaskan bahwa keputusan final mengenai kenaikan tarif belum diambilnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan adanya usulan penerapan sistem zonasi untuk tarif parkir. Dalam sistem ini, kawasan dengan nilai ekonomi tinggi berpotensi dikenakan tarif parkir yang lebih tinggi pula.

Jupiter mencontohkan beberapa kawasan seperti SCBD, Menteng, Senayan, dan wilayah Jakarta Selatan dapat masuk dalam zona tarif tinggi. “Jadi nanti mau dibuat sistem zonasi. Misalnya daerah SCBD dianggap punya nilai ekonomi tinggi. Daerah Menteng, kemudian daerah seperti Bandung Indah, terus daerah misalnya di Jakarta Selatan, Senayan. Jadi tarif itu ambang batas tertingginya sampai Rp 60.000,” jelas Jupiter.

Namun, Jupiter secara pribadi mengkritik keras usulan tarif parkir maksimal Rp 60.000 untuk mobil tersebut. Ia menilai tarif itu terlalu memberatkan masyarakat dan dinilai tidak masuk akal. “Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jupiter berpendapat bahwa kenaikan tarif parkir bukanlah solusi yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. Ia menyarankan agar pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang tidak membebani masyarakat. “Yang lebih enak gitu. Jangan mencekik masyarakat dalam kondisi saat ini,” tutup Jupiter.