Jurnal Indonesia — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan sejumlah pejabat senior pemerintahannya kembali mendesak Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) untuk tidak menaikkan suku bunga acuan. Trump bahkan meminta The Fed untuk segera menurunkan suku bunga jelang pertemuan kebijakan moneter yang dijadwalkan pada pertengahan September.

Di satu sisi, suku bunga yang lebih tinggi memang langsung berdampak pada peningkatan biaya pinjaman masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan moneter yang lebih ketat dinilai efektif mengerem laju pengeluaran dan pinjaman. Langkah ini krusial untuk mendinginkan perekonomian dan meredakan tekanan inflasi yang selama ini memberatkan beban hidup sehari-hari, seperti harga bahan pokok dan bahan bakar minyak.

Meski The Fed menahan suku bunga sepanjang tahun demi menekan inflasi yang masih berada di atas target 2%, para investor mengantisipasi adanya kenaikan pada pertemuan 15–16 September 2026. Berdasarkan data CME Group FedWatch, pasar berjangka suku bunga The Fed memperhitungkan peluang sebesar 60% bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin atau 25 basis poin (bps).

Langkah ini berada dalam sorotan ketat karena berlangsung hanya beberapa minggu sebelum pemilu sela November 2026, saat jajak pendapat menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap tingginya harga barang serta tingginya biaya pinjaman.

Alasan Di Balik Desakan Kenaikan Suku Bunga

Trump berargumen, AS seharusnya memiliki suku bunga terendah di dunia. Menurutnya, mempertahankan suku bunga acuan yang terlalu tinggi akan menempatkan AS pada posisi yang merugikan secara ekonomi dibandingkan negara-negara lain.

Melalui unggahan di media sosial Truth Social pada 4 September 2026, Trump menyampaikan pesannya secara terbuka kepada pimpinan baru bank sentral, Ketua Fed Kevin Warsh. Ia meminta jajaran Dewan Gubernur The Fed untuk bertindak bijak dan berjiwa patriotik dengan meninjau kembali arah kebijakan suku bunga.

Kendati demikian, para ahli ekonomi justru memperingatkan bahaya dari penurunan suku bunga yang terlalu cepat. Mark Higgins, Senior Vice President di Index Fund Advisors sekaligus penulis buku sejarah keuangan AS, menegaskan sejarah membuktikan cara paling andal untuk mengembalikan stabilitas harga adalah dengan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat sampai inflasi benar-benar terkendali. Menurutnya, memberikan sinyal tegas melalui kenaikan suku bunga adalah langkah tepat demi kepentingan jangka panjang masyarakat.

Pernyataan serupa disampaikan oleh analis ekonomi Mark Hamrick. Tingginya harga barang yang persisten memberikan dampak paling berat bagi rumah tangga berpenghasilan menengah dan bawah yang kini berjuang memenuhi kebutuhan pokok.

Dampak Langsung terhadap Keuangan Warga AS

Secara umum, kenaikan suku bunga The Fed membuat pinjaman menjadi lebih mahal, mulai dari kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Suku bunga pinjaman jangka pendek konsumen biasanya terikat pada prime rate, sedangkan pinjaman jangka panjang seperti KPR 15 dan 30 tahun lebih dipengaruhi oleh imbal hasil (yield) obligasi pemerintah (Treasury) dan ekspektasi inflasi.

Kekhawatiran inflasi yang dipicu oleh melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik di Iran telah mendorong imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun sempat menembus 4,8%. Kondisi ini mengerek rata-rata suku bunga KPR tetap tenor 30 tahun menjadi 6,89% menurut data Mortgage News Daily.

Chief Economist Moody’s Mark Zandi menilai desakan Trump kepada The Fed untuk memangkas suku bunga justru berpotensi bumerang. Langkah tersebut hampir pasti akan memicu lonjakan suku bunga jangka panjang yang saat ini sudah berada dalam tren naik.

Jika suku bunga KPR acuan melonjak melampaui 7%, biaya pinjaman bagi pelaku usaha dan pemilik properti komersial akan membengkak, yang pada akhirnya menekan pasar saham. Lebih jauh, Zandi mengingatkan jika The Fed menuruti tekanan politik untuk memangkas suku bunga di tengah inflasi yang masih tinggi, para investor obligasi akan kehilangan kepercayaan. Hal ini menjadi sinyal hilangnya independensi bank sentral, yang pada akhirnya dapat memicu tingkat inflasi yang jauh lebih tinggi di masa depan.

Ketegangan antara pihak eksekutif dan The Fed mengenai arah kebijakan suku bunga bukanlah hal baru dalam sejarah ekonomi AS. Sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Kongres melalui Federal Reserve Act pada 1913, The Fed dirancang untuk bebas dari tekanan politik jangka pendek agar dapat fokus pada mandat ganda. Bank sentral tersebut harus mencapai kesepakatan kerja maksimum dan menjaga stabilitas harga.

Dalam konteks perekonomian saat ini, lonjakan inflasi global yang dipicu oleh dinamika rantai pasok pascapandemi serta eksalasi konflik geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang melambungkan harga energi, menjadi tantangan utama bank sentral. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat merosot secara signifikan.

Pengalaman historis pada era 1970-an menunjukkan kelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan terlalu dini sebelum inflasi benar-benar mereda justru menyebabkan fenomena stagflasi, yakni gabungan antara pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan inflasi tinggi. Oleh karena itu, konsensus di kalangan ekonom menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan independensi bank sentral agar ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali dan perekonomian nasional terhindar dari krisis yang lebih dalam.