Jurnal Indonesia — Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melakukan pengawalan langsung terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang, khususnya pada ruas Bukittinggi-Sicincin. Proyek strategis ini telah mencapai kesepakatan mengenai perencanaan trase dengan penempatan exit tol di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam.

Kesepakatan penting ini dicapai dalam sebuah rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sejumlah pemerintah daerah terkait, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, dan PT Hutama Karya. Rapat yang digelar di Kantor BPJN Sumbar, Padang, dihadiri oleh Sekda Sumbar Arry Yuswandi, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU Dedy Gunawan, Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya Sugeng Rochadi, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, serta perwakilan Pemko Bukittinggi.

Andre Rosiade menekankan bahwa kesepakatan ini bukanlah penetapan trase final, melainkan penetapan perencanaan trase yang akan dilanjutkan melalui tahapan administrasi dan konsultasi publik. Salah satu poin krusial adalah persiapan akses tol atau bypass sepanjang sekitar 6,5 kilometer yang menghubungkan Pasar Amor menuju Simpang Taluak.

“Alhamdulillah kita sudah bersepakat mengenai rencana trase, di mana exit tol di Pasar Amor dan membangun bypass. Rencana trase ini akan didiskusikan dan didialogkan langsung dengan masyarakat dan ninik mamak yang ada di Kabupaten Agam,” ujar Andre kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Skema ini dipandang sebagai solusi untuk menjaga aksesibilitas masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi dampak lalu lintas jika exit tol berada di Pasar Amor. Jalan sepanjang 6,5 kilometer tersebut akan berfungsi sebagai akses tol atau bypass, bukan jalur tol utama, namun tetap berkontribusi pada konektivitas kawasan.

“Dari Pasar Amor itu bukan lagi tol, tapi akses tol. Bypass dari Pasar Amor sampai Simpang Taluak sekitar 6,5 kilometer,” jelas Andre.

Perubahan nomenklatur ini dinilai penting dari sisi administrasi untuk memfasilitasi pembiayaan pembebasan lahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Dengan demikian, persoalan pembiayaan pembebasan lahan untuk akses tol ini diharapkan menemukan solusi.

“Lahannya dibebaskan LMAN pakai APBN. Jadi yang menjadi masalah kita di situ, yaitu uang untuk pembebasan, alhamdulillah sudah ada solusi,” katanya.

Andre Rosiade menargetkan pembangunan ruas Padang Panjang hingga kawasan Pasar Amor dapat diselesaikan sebelum tahun 2029, bahkan mendorong agar target tersebut dapat diwujudkan pada tahun 2028.

“Saya pengennya sebelum 2029 Padang Panjang-Pasar Amor itu tolnya sudah jadi. Yang bisa kita selesaikan segera insya Allah Padang Panjang-Pasar Amor,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan ruas ini perlu dilakukan karena ruas lainnya menghadapi tantangan teknis yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan terowongan pada ruas Padang Pariaman-Padang Panjang yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama.

“Jadi yang bisa kita selesaikan segera insya Allah Padang Panjang-Pasar Amor. Mari kita gerak cepat,” ujarnya.

Andre menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tol ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Hutama Karya, dan masyarakat. Oleh karena itu, setelah perencanaan trase disesuaikan, pemerintah akan membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.

“Di Sumatera Barat tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan. Insya Allah kalau untuk kepentingan bersama, asal kita jujur, terbuka, bicara dengan hati-hati, insya Allah semua bisa kita bicarakan,” katanya.

Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Sugeng Rochadi, mengapresiasi kolaborasi kuat antar pemangku kepentingan. Penetapan Lokasi (Penlok) ditargetkan rampung pada awal tahun untuk mendukung percepatan eksekusi di lapangan.

“Kami yakin dengan semangat kolaborasi serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, Departemen Pekerjaan Umum, dan masyarakat Sumatera Barat, hambatan teknis maupun non-teknis dapat kita atasi bersama,” ujar Sugeng Rochadi.

Proyek ruas tol Bukittinggi-Sicincin ini diharapkan segera memasuki tahap eksekusi fisik. Kehadiran tol ini diharapkan dapat memperlancar konektivitas antarwilayah dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Barat.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU, Dedy Gunawan, membenarkan perlunya penyesuaian administrasi. Menurutnya, istilah “akses tol” dapat digunakan untuk ruas yang berfungsi sebagai penghubung dan tetap masuk dalam penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), sehingga pembiayaannya dapat dilakukan melalui skema yang sesuai.

Dedy menjelaskan, Kementerian PU juga sedang memproses perubahan regulasi terkait penamaan segmen jalan tol agar lebih fleksibel. Setelah basic design dan DPPT disesuaikan, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengurusan KKPR dan tahapan persiapan lainnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyatakan Pemprov Sumbar mendukung penuh percepatan pembangunan jalan tol ini. Ia menilai keberadaan tol memiliki nilai strategis bagi pembangunan dan konektivitas Sumbar.

Arry mengapresiasi pengawalan yang dilakukan Andre Rosiade bersama Gubernur Sumbar dan seluruh pihak terkait, serta berharap dinamika proses pembangunan tidak menjadi penghalang.

“Kami yakin bahwa dengan kebersamaan kita, apalagi pengawalan Pak Andre bersama Bapak Gubernur, ini akan memberikan akselerasi,” kata Arry.

Ia bahkan berharap pembangunan ruas Sicincin-Bukittinggi dapat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembangunan ruas Padang-Sicincin.

“Kalau ruas Padang-Sicincin sekian tahun, kita berharap proses Sicincin-Bukittinggi ini sekian bulan. Mungkin lebih hebat lagi,” ujarnya.