Jurnal Indonesia — Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menyambut baik wacana pengintegrasian Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia bahkan mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut digabungkan, membentuk sebuah kementerian tersendiri.

Usulan ini disampaikan Edi dalam acara Dialetika Demokrasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang bertema ‘Waspada Gunung Berapi, Bagaimana Langkah Mitigasinya?’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Menurut Edi, penanganan bencana tidak boleh diwarnai oleh ego sektoral antarlembaga.

“Koordinasi para pihak BMKG, kemudian Basarnas, BNPB, dengan BPBD-nya, TNI, Polri harus, harus, harus memang apa namanya ya, harus tepat lah. Harus pas lah gitu loh, harus tune in lah. Jangan sampai muncul ego sektoral antar satu lembaga dengan yang lembaga-lembaga yang lain,” ujar Edi dalam diskusi tersebut.

Edi kemudian menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang tengah mengkaji wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG. Ia menambahkan usulan agar BNPB juga masuk dalam penyatuan tersebut, sehingga berada dalam satu payung kewenangan.

“Makanya sekarang misalnya Pak Presiden membicarakan ada usulan merger antara geologi masuk kepada BMKG ya, BMKG misalnya. Saya malah pikir lain. Kenapa nggak BNPB, BMKG, geologi jadi satu aja? Jadi satu payung, dreng, seperti itu. Jadi semuanya jelas ini apa yang dilakukan, koordinasinya jelas. Satu bisa jadi kementerian atau apa,” jelasnya.

Legislator dari PDI Perjuangan ini menilai ide Presiden Prabowo sangat baik, namun perlu dikaji secara matang. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah perlindungan terhadap masyarakat.

“Apalagi kalau kita lihat apa namanya, program prioritas-prioritas Pak Presiden yang keenam, itu kan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Udah masuk ke situ sebenarnya gitu. Ini kan perlu didiskusikan. Jadi ide Pak Presiden menurut saya bagus, tinggal memang harus berhati-hati betul, dimitigasi betul, dicek betul sehingga nanti munculnya apa yang intinya adalah proteksi kita kepada rakyat akan semakin baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan penggabungan tersebut saat rapat terbatas (ratas) penanganan bencana yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, kepala badan/lembaga, serta kepala daerah yang terdampak bencana.

Prabowo menilai bahwa upaya pemerintah dalam memitigasi bencana hingga saat ini sudah berjalan maksimal. Ia berjanji pemerintah akan terus memantau potensi bencana, termasuk kemungkinan erupsi gunung berapi.

“Sementara saya lihat kita sudah buat maksimal, ini semua menjadi bahan untuk kita merencanakan langkah-langkah ke depan,” kata Prabowo dalam rapat tersebut.

“Sementara kita kan ada di ring of fire, kita siap, ternyata kan erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ini kita monitor terus,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, di hadapan Kepala Badan Geologi Lana Saria, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta menteri terkait lainnya, Prabowo menyatakan sedang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan kedua lembaga tersebut. Namun, ia belum membuat keputusan final dan menyatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan.

“Kepala Badan Geologi nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi ya nanti kita bahas itu,” imbuhnya.