Jurnal Indonesia — JAKARTA, Pemerintah Indonesia akan menempatkan sekitar 30.000 calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah pada pekan pertama Agustus 2026. Penempatan ini akan dilakukan setelah seluruh peserta menyelesaikan pelatihan peningkatan kompetensi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 31 Juli 2026.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa para calon manajer telah menjalani pembinaan karakter dan bela negara sebagai bagian dari proses pembentukan sumber daya manusia KDKMP. Ia menyatakan, “Saya baru mendapatkan informasi bahwa dari 30.000 peserta, 60% adalah perempuan. Tanggal 17 hingga 31 akan ada pelatihan serta penutupan. Nanti di minggu pertama bulan Agustus kita mulai tempatkan mereka di desa dan kelurahan.”

Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 bangunan KDKMP, termasuk gudang, gerai, dan fasilitas pendukung, dapat rampung pada Agustus 2026. Diharapkan koperasi ini segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi kepada masyarakat.

Pembentukan manajer KDKMP dirancang melalui tiga tahapan: pembinaan karakter, penguatan kompetensi manajerial, dan sertifikasi kompetensi. Skema ini bertujuan untuk memastikan pengelola koperasi memiliki standar profesional yang seragam di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, menambahkan bahwa penempatan calon manajer akan diprioritaskan bagi peserta yang berasal dari desa lokasi penugasan. Jika kebutuhan belum terpenuhi, penempatan akan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Mekanisme ini diharapkan membuat pengelolaan KDKMP lebih efektif karena mempertimbangkan kedekatan calon manajer dengan kondisi sosial dan potensi ekonomi wilayah tugasnya.

“Kalau dia berasal dari desa tersebut, akan ditempatkan di lokasi itu. Tapi kalau tidak, nanti berputarnya dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi,” ujar Destry. Ia berharap seluruh calon manajer dapat menjadi motor penggerak operasional KDKMP sekaligus memperkuat pelayanan ekonomi masyarakat setelah mulai bertugas pada Agustus 2026.