Jurnal Indonesia — JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung adanya kemungkinan salah tafsir terhadap pidato politiknya. Ia menegaskan bahwa pesan inti dari pidato tersebut adalah keinginan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sukses.

Pernyataan ini disampaikan AHY saat memberikan pidato pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

AHY menjelaskan bahwa pidatonya beberapa hari sebelumnya bertujuan untuk menyemangati para kader partai. “Empat hari yang lalu, Bapak Presiden, sebagai bagian dari refleksi dan kontemplasi di HUT partai, saya menyampaikan pidato politik. Maksudnya sederhana, kami ingin menyemangati kader, kami ingin meneguhkan kembali nilai-nilai dan jati diri perjuangan Partai Demokrat,” ujar AHY.

Untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut, AHY kembali memperjelas maksud pidatonya. “Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempertegas isi dari pidato politik tersebut. Karena saya khawatir ada yang salah tafsir,” ucapnya.

Ia menekankan posisi Partai Demokrat yang jelas. “Posisi Demokrat jelas, posisi Demokrat jelas, kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain, selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini,” tegas AHY.

Menurut AHY, kesuksesan pemerintahan tidak hanya menguntungkan presiden dan jajarannya, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. “Yang berhasil bukan hanya presiden. Bukan hanya kabinet. Bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan, tapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, AHY sempat berbicara mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang selamanya. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (5/9). “Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucapnya.

Ia kemudian memaparkan bahwa selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semua berjalan damai dan demokrasi terjaga. AHY mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu dan ruang demokrasi harus tetap dijaga. “Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelasnya.