Jurnal Indonesia — JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan masih memiliki tunggakan pembayaran sebesar Rp 1,609 triliun dari pelaksanaan anggaran tahun 2025. Seluruh kewajiban ini berasal dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun pembayarannya direncanakan melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026).

Agustina merinci, total tunggakan tersebut terdiri dari sepuluh jenis belanja. Nilai terbesar berasal dari belanja modal, termasuk pembangunan dapur yang dibiayai oleh APBN, dengan total Rp 1,04 triliun. Selain itu, terdapat tunggakan jasa lainnya sebesar Rp 330,44 miliar, bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 senilai Rp 100,64 miliar, sertifikasi sebesar Rp 111,63 miliar, dan belanja bahan senilai Rp 16,119 miliar.

Lebih lanjut, BGN masih memiliki kewajiban pembayaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp 684,39 juta, honor narasumber kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan sebesar Rp 812,96 juta, jasa konsultan senilai Rp 200 juta, serta sewa kendaraan insidentil sebesar Rp 121,95 juta.

“Tunggakan tahun 2025, ada Rp 1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan. Maksudnya kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan,” ungkap Agustina dalam rapat tersebut.

Menurut Agustina, pembayaran seluruh tunggakan tersebut akan diproses melalui mekanisme tunggakan pada DIPA Tahun Anggaran 2026. Saat ini, BGN masih dalam proses revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Ia menambahkan bahwa pencairan anggaran harus melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk proses reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN,” pungkas Agustina.