Jurnal Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan demi menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7).

Empat Ujian Bagi Kepala Daerah

Bima menyebut kepala daerah kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka harus mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menavigasi perkembangan cepat media digital.

“Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Integritas Sebagai Fondasi Kebijakan

Di tengah ragam tantangan, Bima menegaskan integritas tidak boleh diabaikan dalam pengambilan kebijakan. Ia mengharapkan para bupati menuntaskan masa jabatannya dengan kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Bima, integritas perlu didukung kemampuan menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan potensi daerah melalui terobosan agar pembangunan berjalan tanpa meninggalkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemetaan Karakter Kepala Daerah dan Sumber Pendanaan

Bima menjelaskan Kementerian Dalam Negeri memetakan karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik. Daerah berkarakter transformer dinilai mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten,” katanya.

Penguatan Kapasitas Desa dan Branding Daerah

Bima mendorong pemerintah kabupaten mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Program itu dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam penguasaan data, perencanaan pembangunan, dan pengembangan potensi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Bima mengajak kepala daerah memperkuat branding daerah sesuai karakteristik dan potensi masing-masing. Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sport tourism disebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, Bima menekankan kemandirian fiskal dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berintegritas.