Jurnal Indonesia — Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengadakan pertemuan strategis dengan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membahas percepatan transformasi kawasan perbatasan negara. Audiensi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin ini berfokus pada agenda penting pengelolaan batas wilayah.

Nurdin memaparkan arah strategis pengelolaan batas wilayah negara yang meliputi penetapan dan penegasan batas, penguatan keamanan, pengelolaan lintas negara, hingga pembangunan kawasan. “Pengelolaan batas wilayah negara diarahkan untuk mewujudkan penetapan dan penegasan batas wilayah negara serta memastikan pengelolaan batas yang aman dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,” ujar Nurdin.

Dalam upaya penetapan dan penegasan batas, BNPP terus mendorong penyelesaian persoalan batas wilayah yang belum tuntas dengan negara tetangga. Ini termasuk Outstanding Boundary Problems (OBP) antara Indonesia dan Malaysia, segmen perbatasan dengan Timor Leste, serta penegasan batas maritim dengan Papua Nugini.

Penguatan keamanan di kawasan perbatasan juga menjadi fokus, diwujudkan melalui pembangunan pilar batas negara, Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), pos pengamanan, serta fasilitas keamanan lainnya. Selain itu, pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diarahkan untuk menjadi pusat penggerak sosial ekonomi masyarakat.

Nurdin menekankan bahwa pengelolaan lintas batas tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik PLBN. “Pengelolaan lintas batas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan PLBN, tetapi juga peningkatan sistem pelayanan orang dan barang, pemetaan serta identifikasi jalur tidak resmi, dan penguatan koordinasi antarinstansi serta masyarakat dalam penanganannya,” jelasnya.

Pertemuan ini juga membahas percepatan penanganan dampak penegasan batas negara di Pulau Sebatik. Perubahan garis batas baru menyebabkan sekitar 127,3 hektare wilayah yang sebelumnya di Malaysia kini menjadi bagian dari Indonesia, sementara 4,9 hektare beralih ke Malaysia.

Staf Khusus KSP Hera Nugrahayu menyoroti pentingnya kolaborasi intensif antarlembaga. “Harapannya ke depan kita bisa saling berkolaborasi melalui audiensi ini untuk mempercepat transformasi kawasan perbatasan sebagai beranda Indonesia,” ungkap Hera.

Hera menambahkan bahwa program BNPP RI sudah memiliki landasan perencanaan yang kuat, namun penguatan tata kelola birokrasi tetap krusial untuk mempercepat pencapaian target. Kolaborasi ini diharapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia.