Jurnal Indonesia — JAKARTA – Partai Demokrat menepis anggapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menafsirkan pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan yang bersifat sementara sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Waketum Partai Demokrat Dede Yusuf menyatakan bahwa narasi tersebut murni persepsi dari pihak PDIP. “Belum pernah mendengar saya (AHY tidak puas di internal Prabowo). Setahu saya tidak ada, itu kan persepsi Bang Deddy (Ketua DPP PDIP) saja,” ujar Dede Yusuf saat dihubungi, Senin (9/9/2026), sambil menyertakan emoticon tertawa.

Dede tidak mempermasalahkan perbedaan sudut pandang tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa dalam pidatonya, AHY secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. “Tidak apa semua boleh memiliki sudut pandang masing-masing, tapi sudah jelas dalam pidato Ketum AHY menjelaskan bahwa kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Program kerakyatan yang bermanfaat terus kita kawal, yang belum sempurna kita bantu,” jelasnya.

Ia juga menekankan posisi Partai Demokrat sebagai bagian integral dari pemerintahan Prabowo. Menurut Dede, pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan peta politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. “Jadi sudah jelas kita adalah bagian dari pemerintahan Prabowo yang siap memberikan masukan dan solusi bagi kebaikan bangsa. Tidak ada kaitan sama sekali dengan peta 2029,” tegasnya.

Tanggapan PDIP Soal Pidato AHY

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi pidato AHY yang menyinggung soal kekuasaan bersifat sementara. Deddy menilai pernyataan tersebut bisa dimaknai sebagai pesan politik kepada pemerintahan.

Deddy berpendapat bahwa pernyataan AHY soal kekuasaan yang tidak selamanya bisa ditafsirkan secara normatif. Namun, ia menambahkan, konteks pidato politik membuat pernyataan tersebut dapat ditafsirkan lebih jauh. “Menurut saya pernyataan AHY ‘bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu’ bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (9/9).

Deddy menduga pidato tersebut sangat mungkin ditafsirkan sebagai pesan kepada koalisi maupun institusi pemerintahan. Ia menduga ada kemungkinan AHY merasakan ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan. “Dari sudut pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, institusi atau lembaga pemerintahan. Kalau ini yang dijadikan sudut pandang maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, perlu dilihat lebih lanjut apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan dari AHY atau partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini. “Tinggal dicek seberapa sering AHY sebagai Menteri atau Ketua Umum Partai Politik berkomunikasi atau berinteraksi dengan Presiden,” sambungnya.

Peluang AHY di Pilpres 2029

Di sisi lain, Deddy juga melihat pidato AHY bisa dibaca dari perspektif kontestasi politik menuju Pemilu 2029. Ia mengatakan pernyataan tersebut bisa menjadi seruan kepada partai-partai koalisi pemerintahan untuk mulai memikirkan Pemilu 2029. “Dari sudut pandang kontestasi politik, bisa saja ditafsirkan bahwa pernyataan itu adalah seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029. Atau, bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY/Demokrat dalam kontestasi pemilu yang akan datang,” paparnya.

Meskipun demikian, Deddy menilai peluang AHY untuk maju dalam Pilpres 2029 masih membutuhkan kerja keras. Ia menyinggung hasil sejumlah survei yang belum menunjukkan dukungan kuat terhadap AHY. “Saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah dan Presiden mengalami tren yang menurun. Sangat bisa dipahami jika kemudian AHY/Demokrat menyimpulkan sekarang ini sebagai momentum yang tepat untuk masuk dalam kancah pertarungan politik menuju 2029. Terlebih melihat rilis hasil survei berbagai lembaga yang belum menunjukkan dukungan yang kuat kepada AHY dan Demokrat,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Bagaimana peluang AHY saya kurang tahu tetapi kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan. Terutama untuk mengejar ketertinggalan terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei seperti KDM dan Prabowo sendiri,” lanjutnya.

Terakhir, Deddy mengatakan PDIP saat ini tidak ingin terburu-buru membicarakan kontestasi Pilpres 2029 karena pemilu masih cukup jauh. “Pemilu masih jauh, kita memilih fokus pada kerja-kerja konkret bagi rakyat dan konsolidasi partai secara berkelanjutan. Menurut kami terlalu pagi untuk bicara kontestasi pilpres atau pemilu saat usia pemerintahan bahkan belum mencapai setengah periode. Kami juga lebih percaya kekuatan kolektif partai dan dukungan akar rumput dari pada sekadar elektabilitas calon,” tuturnya.