Jurnal Indonesia — JAKARTA – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mendorong pemerintah daerah se-Sumatera untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi yang terintegrasi. Ia menekankan bahwa Sumatera memiliki potensi SDA yang cukup besar, namun juga menghadapi tantangan serius terkait bencana alam.

Pernyataan ini disampaikan Sultan dalam Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (11/9/2026). “Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun di sisi lain, letak wilayah Sumatera yang strategis memiliki tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Sultan.

Lebih lanjut, Sultan menyoroti posisi Sumatera yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Samudera Hindia sebagai modal penting untuk pengembangan ekonomi. Ia menilai perlu dibentuk sebuah koridor ekonomi yang menghubungkan potensi antardaerah di Sumatera.

“Terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Sehingga perlu dibentuk sebuah koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis juga terintegrasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sultan juga membahas penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih efektif.

“Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable,” terangnya.

Sultan menekankan bahwa pembangunan kembali harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta segera memulihkan perekonomian masyarakat. “Dan yang paling penting, masyarakat khususnya anak-anak bisa kembali melaksanakan proses belajar di sekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman,” tutupnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, serta sejumlah bupati dan wali kota.