Jurnal Indonesia — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mendesak pemerintah daerah di seluruh Sumatera untuk menjalin kolaborasi erat. Tujuannya adalah mengonsolidasikan dan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) melalui program hilirisasi yang terintegrasi.

“Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun, di sisi lain, letak strategis Sumatera juga menghadapkan kita pada tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap Sultan dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Pernyataan ini disampaikan Sultan saat memberikan sambutan dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah I di Batam, Kepulauan Riau. Ia menyoroti bahwa sebagian besar wilayah Sumatera merupakan kawasan terdepan Indonesia di bagian barat, yang terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Samudra Hindia. Posisi strategis ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam membangun perekonomian kawasan.

“Terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Karena itu, perlu dibentuk sebuah koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis dan terintegrasi,” tambah Sultan.

Selain pengembangan koridor ekonomi, Sultan juga mendorong Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam menyiapkan langkah-langkah efektif dan inovatif untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menekankan pentingnya prinsip build back better, safer, and sustainable dalam proses pemulihan. “Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable,” tegasnya.

Sultan menekankan bahwa infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih tangguh menghadapi potensi bencana. Konektivitas antardaerah juga perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. “Infrastruktur yang dibangun harus lebih tangguh. Konektivitas harus diperkuat. Perekonomian masyarakat harus kembali bergerak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, “Dan yang paling penting, masyarakat, khususnya anak-anak, bisa kembali melaksanakan proses belajar di sekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman.”

Rapat Anggota DPD RI Subwilayah I tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, serta belasan bupati dan wali kota. Dalam forum tersebut, Sultan bersama 37 anggota DPD RI dari 10 provinsi se-Sumatera menghimpun berbagai aspirasi dari para kepala daerah. Aspirasi tersebut mencakup efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta penguatan Free Trade Zone (FTZ).